Ini Penyebab PDIP Sulit Menang dan Diterima di Sumatera Barat

Bendera PDIP
Bendera PDIP (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Hingga kini PDIP masih sulit diterima masyarakat Sumatera Barat ( Sumbar ). Selain alasan sentimen, ada beberapa faktor yang membuat partai PDIP sulit menang di Sumbar .

Pakar Komunikasi Politik Unand Najmuddin M Rasul menilai, secara kultur dari dulu PDIP memang sulit dan tidak punya basis suara yang kuat di Sumbar .

baca juga: Milad ke 65, UMSB Launching Logo Baru

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat PDIP sulit menang di Sumbar . Pertama, faktor latar belakang rakyat Sumbar , kalau dilihat sejarah politik masyarakat di Sumbar lebih cenderung pada partai yang rasional, logic, nasionalis dan agamais.

"Yang kedua masyarakat melihat AD ART partai politik, jangan menyalahkan kenapa masyarakat Sumbar belum menyukai PDIP , bisa saja karena latar belakang, visi misi partai yang tidak sejalan dengan rakyat Sumbar ," terangnya, Senin, 7 September 2020.

baca juga: Alwis Ajak Masyarakat Sukseskan MTQ Nasional di Sumbar

Dilanjutkannya, pernyataan yang dilontarkan Megawati beberapa waktu lalu menggambarkan frustasinya PDIP dalam rangka mengajak masyarakat Sumbar menyukai PDIP .

Hemat Najmuddin, hal seperti ini sebaiknya jangan dilempar ke masyarakat, sebab itu malah menunjukkan pada orang bahwa masyarakat di Sumbar memang tidak suka PDIP .

baca juga: Gubernur Sumbar: Seleksi MTQ Nasional Sudah Sesuai Aturan

Sebaiknya hal tersebut disampaikan di internal PDIP , saat diskusi dan membuat strategi apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menaklukkan hati masyarakat di Sumbar .

"Ini yang kurang, kalau mengeluarkan pernyataan seperti kemarin malah akan membuat jurang yang semakin jauh," ulasnya.

baca juga: Awasi 100 Kampanye Tatap Muka Bawaslu Solsel Ingatkan Paslon Patuhi Protokol Kesehatan

Untuk diketahui, kisruh Puan Maharani dan masyarakat Sumbar berawal saat pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah pada Rabu, 2 September lalu.

Puan melontarkan kalimat 'semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila', yang kemudian menuai kritik. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir