Gubernur Sumbar Sampaikan Tanggapan Terkait Ranperda Nelayan dan Disabilitas

Rapat paripurna terkait tanggapan gubernur soal dua Ranperda, yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Rapat paripurna terkait tanggapan gubernur soal dua Ranperda, yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, menyampaikan tanggapannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paripurna, Rabu, 9 September 2020.

Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam menyampaikan tanggapannya mengatakan, penyandang disabilitas harus dapat kesempatan yang sama dan hak yang sama. Ini kewajiban negara dan tugas yang sudah tercantum dalam Undang-undang dalam mewujudkan persamaan hak tanpa diskriminasi.

baca juga: Komisi Satu DPRD Sumbar Sosialisasi Perda AKB di Lubuak Aluang Padang Pariaman

"Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental. Pemenuhan hak setara dan menjamin hak sebagai martabat yang melekat. Mensejahterakan kehidupan dan melindunya dari eksploitasi," jelasnya.

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga memastikan pelaksanaan upaya pengembangan diri sesuai bakat dan minat serta berkontribusi secara luas dan bermartabat dalam aspek kehidupan," terangnya.

baca juga: Ketika Ada Dua Salat Jumat di DPRD Sumbar

Sedangkan untuk Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pihaknya berharap ada perlindungan yang diberikan kepada nelayan. "Hal ini agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi untuk diri dan keluarga. Selain itu, dalam Ranperda itu juga merupakan salah satu filosofi dalam pembangunan bangsa," jelasnya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, tanggapan gubernur soal Ranperda ini bisa menjadi catatan bagi komisi yang bersangkutan, yakni Komisi dua dan Komisi lima yang bertanggungjawab atas ini. "Sehingga tanggapan itu bisa dijadikan catatan dalam Ranperda itu nantinya," jelasnya. (*)

baca juga: Aliansi Tanpa Nama Tuliskan Demokrasi Tanpa Penindasan di Bundaran Gedung DPRD Sumbar

[Hms-Sumbar]

Editor: Fitria Marlina