Sumbar Sahkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, Pertama di Indonesia

Sumbar sahkan Perda adaptasi kebiasaan baru
Sumbar sahkan Perda adaptasi kebiasaan baru (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) adaptasi kebiasaan baru, Jumat, 11 September 2020. Pengesahan itu dilakukan setelah pemerintah provinsi mengajukan Ranperda ke DPRD Sumbar dan penyampaian nota pengantar pada 2 September 2020.

Ketua Bapemperda, Hidayat mengatakan pembentukan peraturan daerah (Perda) ini merupakan yang pertama di Indonesia. "Hal ini karena panitia khusus belum menemukan Perda yang sama di daerah lain. Perda ini juga merupakan Perda tercepat pembahasannya dibanding Perda lainnya, yakni sepuluh hari setelah penyampaian nota pengantar oleh gubernur pada 2 September 2020," katanya saat menyampaikan laporan kerja panitia khusus.

baca juga: Rusia Siap Luncurkan Obat Virus Corona Pekan Depan

Ia mengatakan, walaupun dibahas dalam waktu yang sangat singkat, namun pembahasannya melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentamg pedoman pembentukan produk hukum daerah.

"Semua prosedur kita lakukan, termasuk harmonisasi dengan Direktorat Jendral (Sekjen) hukum Kemendagri dan publik hearing dengan seluruh unsur lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah kabupaten/ kota, LKAAM, pihak kesehatan, pakar hukum dari Universitas Andalas, dan komponen maayarakat lainnya," jelasnya.

baca juga: WHO Ungkap Kasus Virus Corona di Dunia Kian Memburuk, Ini Sarannya

Hidayat menuturkan, Perda ini bertujuan melindungi masyarakat dari COVID-19 dan mengurangi faktor resiko COVID-19 seperti efek sosial budaya, ekonomi, dll. "Selain itu, hal ini juga melindungi masyarakat dari COVID-19. Disis lain, ini juga memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan menjadi pedoman bagi referensi hukum bagi kabupaten/kota," jelasnya.

Dalam Perda adaptasi kebiasaan baru, ada sanksi yang diberikan, yakni sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana.

baca juga: Yakin Vaksin Sinovac Aman, Pakar: Kalau Tak Aman Uji Klinis Sudah Distop dari Awal

"Sanksi akan diberikan secara bertahap. Jika tak melaksanakan sanksi administrasi, maka akan berlanjut pada sanksi sosial dan pidana," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas dan menuntaskan Ranperda, yang tak lebih dari 10 hari.

baca juga: Dua Orang Teman Sekamar Meninggal, Perjuangan Mevrizal Asal Solok Bebas dari Belenggu Covid-19

"Dan ini merupakan tercepat selama jadi gubernur dan pertama di Indonesia dalam rangka adaptasi kebiasaan baru," tuturnya.

"Kami berharap Perda ini melindungi masyarakat dari COVID-19 serta dampaknya, sehingga mewujudkan kesadaran bersama, dan meningkatkan efek jera bagi masyarakat," tuturnya. (*)

[Hms-Sumbar]

Editor: Fitria Marlina