Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Disahkan, Tak Pakai Masker di Sumbar Denda 250 Ribu Rupiah

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di sidang paripurna DPRD Sumbar
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di sidang paripurna DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat sahkan Peraturan Daerah (Perda) adaptasi kebiasaan baru, Jumat, 11 September 2020. Pengesahan ini setelah dilakukan pembahasan selama 10 hari oleh panitia khusus di DPRD Sunbar.

Dalam aturan Perda yang lebih dari 100 pasal dan 10 bab itu juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

baca juga: Anggota DPR-RI Puji Cara Sumbar Tangani COVID-19

"Bagi masyarakat yang tidak pakai masker akan dikurung selama dua hari dan didenda sebanyak Rp250 ribu. Denda akan diberlakukan bila sanksi sosial dan sanksi administratif tidak dipatuhi dan pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sanksi sosial yang diberikan berupa pembersihan tempat umum, misalnya toilet umum atau lainnya. Jika tidak mau maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100 ribu. Jika setelah kedua sanksi itu masoh melakukan pelanggaran, berikutnya akan dikenakan kurungan dua hari atau denda Rp250 ribu," kata Ketua Bapemperda, Hidayat.

Ia mengatakan, dalam pasal 110 dituliskan setiap penanggungjawab atau badan usaha yang melanggar protokol kesehatan, akan dipidana paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. "Dikenakan bila sanksi adminstratif tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih satu kali," jelasnya.

baca juga: Hari Ini 4 Pasien COVID-19 di Tanah Datar Dinyatakan Sembuh

Dalam Perda adaptasi kebiasaan baru, berorientasi pada pencegahan dan pengendalian akibat COVID-19 dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, yang diawali dengan teguran, sanksi administratif dan pidana bagi yang abai dan nakal dengan protoko kesehatan COVID-19.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas dan menuntaskan Ranperda, yang tak lebih dari 10 hari.

baca juga: Operasi Yustisi di Payakumbuh Sembilan Hari, 196 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak

"Dan ini merupakan tercepat selama jadi gubernur dan pertama di Indonesia dalam rangka adaptasi kebiasaan baru," tuturnya.

"Kami berharap Perda ini melindungi masyarakat dari COVID-19 serta dampaknya, sehingga mewujudkan kesadaran bersama, dan meningkatkan efek jera bagi masyarakat," tuturnya.

baca juga: Seluruh Pengelola dan Karyawan Kuliner di Padang Wajib Tes Swab: Sanksi Tempat Usaha Ditutup

Perda ini akan disosialisasikan selama tujuh hari kedepan ke masyarakat dengan membentuk tim khusus. (*)

Editor: Fitria Marlina