Fraksi di DPRD Sumbar Sampaikan Pandangan Fraksi Terhadap RPJPD

Rapat Paripurna DPRD Sumbar
Rapat Paripurna DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat lakukan rapat paripurna terkait pandangan fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Selasa, 15 September 2020. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Suwirpen Soeib yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Alwis.

Suwirpen mengatakan, pada rapat 10 September 2020 lalu, Gubernur telah menyampaikan nota penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

baca juga: Komisi Satu DPRD Sumbar Sosialisasi Perda AKB di Lubuak Aluang Padang Pariaman

"Dalam nota penjelasan dijelaskan, tentang latar belakang, tujuan dan sasaran dilakukan perubahan atas RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025 serta materi-materi yang mengalami perubahan. Sesuai mekanisme pembahasan, maka ini akan fraksi juga menyampaikan pandangan umum fraksinya," jelasnya.

Dalam Pasal 342 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, ada dua faktor utama yang menyebabkan dilakukannya perubahan RPJPD, yakni hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan proses perumusan RPJPD, serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan terjadi bencana yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional.

baca juga: Ketika Ada Dua Salat Jumat di DPRD Sumbar

"Dari dua faktor tersebut, alasan yang bisa dijadikan dasar untuk perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, adalah terjadinya perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional," tuturnya.

Pasca ditetapkannya Perda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2008, terjadi bencana gempa besar tahun 2009 dan 2011, yang banyak merusak infrastruktur fisik dan ekonomi masyarakat.

baca juga: Aliansi Tanpa Nama Tuliskan Demokrasi Tanpa Penindasan di Bundaran Gedung DPRD Sumbar

"Demikian juga pasca pandemi COVID-19, ekonomi global, regional, dan nasional mengalami kontraksi yang sangat tajam dan membawa banyak negara ke juramg krisis ekonomi," jelasnya.

Kejadian itu tentu belum terakomodir dalam Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2008. "Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan, namun demikian permasalahannya, waktu untuk perubahan Perda RPJPD ini, tidak sejalan dengan ketentuan pasal 158 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dimana perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan, apabila sisa masa berlakunya kurang dari tujuh tahun," jelasnya.(*)

baca juga: Ketua DPRD Sumbar: Target Perda AKB Bukanlah Sanksi Tapi Kedisiplinan

Editor: Fitria Marlina