Wacana Pelajaran Sejarah Menjadi Tak Wajib Bagi Siswa SMA, Ini Komentar Fadli Zon

Fadli Zon
Fadli Zon (KLIKPOSITIF/Haswandi)

KLIKPOSITIF - Anggota DPR RI Fadli Zon mengomentari wacana Kementerian Pendidikan menjadikan pelajaran sejarah menjadi tak wajib bagi siswa SMA. Menurut Fadli, hilangnya pelajaran sejarah akan berbuntut pada bubarnya negara Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

baca juga: Bertolak Belakang dengan Kebijakan Partai Gerindra, Denny Siregar Sarankan Fadli Zon Contoh Langkah Ferdinand Hutahaean

Fadli Zon mengatakan, jika mata pelajaran sejarah akan 'dihilangkan', maka rakyat Indonesia akan kehilangan identidas dan jati diri mereka.

"Kalau mata pelajaran sejarah akan 'dihilangkan', maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, media jaringan KLIKPOSITIF .com, Sabtu (19/9/2020).

baca juga: Baru Terima Naskah UU Ciptaker, Fadli Zon Ungkap Hal Ini

Setelah rakyat kehilangan identitas mereka, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, bukan tidak mungkin lagi negara Indonesia akan mengalami kehancuran.

"Setelah itu ya Indonesia bubar," imbuh Fadli.

baca juga: Seharga Miliaran Rupiah, Kerangka Ini Jadi Fosil Termahal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berencana menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA/SMK dan sederajat.

Rencana ini terungkap dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020 yang disusun Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

baca juga: Ketahui, Ini Kisah Dibalik Kata Omnibus yang Kemudian Jadi Konsep Pembuatan UU Lintas Sektor

Kurikulum baru sendiri ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 dan diluncurkan Maret 2021.

Dalam file tersebut dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 SMA akan digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kemudian untuk kelas 11 dan 12 mapel sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Masih Digodok

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Kepala BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, mengklaim draft ini masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," kata Evy kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Dia menyebut Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

" Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," tegasnya.

Evy juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan.

Sumber : suara.com

Editor: Haswandi