Mulai Besok, Pemko Padang Sudah Tindak Pelanggar Perda AKB

Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa
Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa (Satpol PP Padang)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Besok, Senin 21 September 2020 Pemerintah Kota Padang akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.

"Sudah lebih seminggu Pemko Padang aktif mensosialisasikan ke masyarakat Semenjak Perda ini disahkan oleh gubenur, maka Senin ini efektif dilakukan penindakan," kata Wakil Wali Kota Padang , Hendri Septa.

baca juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Inggris Pertimbangkan Lockdown

Pemerintah Kota Padang diklaim telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ( Perda ) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat.

"Meski masyarakat kita melakukan hal yang produktif demi ekonomi namun dihimbau kepada masyarakat kita tetap patuhi protokol pencegahan Covid-19, kita semua berharap kota Padang bisa kembali ke zona hijau sehingga Menjalankan aktifitas secara normal," lanjutnya.

baca juga: Tren Pelanggaran Perda AKB di Pariaman Meningkat

Seperti diketahui, sanksi yang akan dikenakan berupa sanksi administratif berupa kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum serta administrasi sebesar Rp100 ribu.

Selain itu, bagi orang yang kontak langsung dengan positif Covid-19, seharusnya melakukan karantina, namun tidak menerapkan karantina atau isolasi mandiri, akan dikenakan sanksi denda sebanyak Rp 500 ribu.

baca juga: Beritakan Nasrul Abit Keturunan Partai Komunis, Pimred Akurat.co Minta Maaf

Tidak hanya itu, jika ada yang kedapatan terkena sanksi administrasi lebih dari satu kali, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 hari atau denda sebesar Rp 250 ribu.

Sementara untuk tempat-tempat usaha, jika melanggar aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar Rp 15 juta atau kurungan paling lama 1 bulan.

baca juga: Atasi Sampah di Pantai Air Manis, PT PSM Berencana Buat Paving Block dari Sampah Plastik

Bahkan bisa sampai kepada penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Ramadhani