Catatan DPRD Sumbar Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

Paripurna DPRD Sumbar
Paripurna DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat memberikan beberapa catatan kepada pemerintah provinsi terkait Ranperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 2020. Catatan-catatan itu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Besaran alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung, alokasi anggaran untuk subsidi bunga dan penjaminan kredit murah, dan pemberian stimulus bagi usaha super mikrodan usaha kecil sekali.

Wakil Ketua DPRD, Irsyad Syafar mengatakan, dalam KUPA-PPAS Perubahan tahun 2020, yang disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Daerah, yang bersumber dari PAD, dalam penyusunan Ranperda Perubahan tahun 2020, akan tetapi dari buku yang disampaikan, target pendapatan daerah masih tetap sama dengan target yang disepekati dalam KUPA PPAS perubahan tahun 2020.

baca juga: DPRD Sumbar Minta Pemprov Buat Aturan Khusus Terkait Pelaksanaan MTQ Saat Pandemi

"Oleh sebab itu, dalam proses pembahasan, DPRD bersama pemerintah provinsi daerah perlu menggali lebih dalam semua potensi pendapatan daerah sehingga target pendapatan lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja, terutama untuk penanganan dampak ekonomi dan tambahan anggaran penanganan COVID-19," katanya saat memipin rapat paripurna, Kamis, 17 September 2020.

Catatatan kedua yakni besaran alokasi belanja tidka langsung dan belanja langsung yang diusulkan dalam Ranperda perubahan APBD tahun 2020 berbeda dengan yang disepakati dalam KUPA-PPAS perubahan tahun 2020. "Untuk belanja tidak langsung disepekati Rp4,428 triliun, sedangkan yang tertulis dalam buku Ranperda berubah menjadi Rp4,430 triliun. Untuk belanja langsung dalam KUPA-PPAS perubahan disepakati sebesar Rp2,264, sedangkan yang diusulkan dalam Ranperda sebesar Rp2,261 triliun. Dan pemerintah daerah belum menjelaskan penyebab terjadinya pergeseran anggaran ini," tuturnya.

baca juga: Transfer Dana Pusat Berkurang, Kota Payakumbuh Harus Lakukan Efisiensi Pada APBD 2021

Hal ketiga yakni alokasi anggaran subsidi bunga dan penjaminan kredit murah dalam rangka pemberian subsidi /stimulus, bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali, baru dialokasikan sebesar Rp3,45 miliar, dimana anggaran ini masih jauh dari kebutuhan, sehingga alokasinya perlu ditingkatkan," jelasnya.

Keempat, disamping pemberian stimulus/ subsidi bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali, juga disepakati program OPD dalam rangka recovery ekonomi bagi usaha yang terdampak serta optimalisasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dengan pola padat karya, namun dalam Ranperda tahun 2020 belum nampak dimana penempatan dan alokasi anggarannya. DPRD berharap, catatan itu menjadi perhtisn pemerintah daerah dalam pembahasan kedepannya.

baca juga: Komisi Satu DPRD Sumbar Sosialisasi Perda AKB di Lubuak Aluang Padang Pariaman

Sebelumnya, pemeritah daerah telah menyampaikan nota pengantar terhadap Ranperda perubahan APBD 2020 beserta perubahannya pada 16 September 2020. Dalam hal itu, ada beberapa kebijakan yang disepakati dalam KUPA -PPAS perubahan tahun 2020 yang menjadi dasar dalam menyusun Ranperda perubahan APBD 2020, proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja dan rencana pembiayaan daerah. (*)

Editor: Fitria Marlina