Pasangan Iriadi - Agus Syahdeman Ajukan Gugatan ke Bawaslu Kabupaten Solok

Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, Maraprandes
Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, Maraprandes (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

KABUPATEN SOLOK , KLIKPOSITIF - Langkah bakal pasangan calon Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman untuk bisa berkontestasi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020 harus terganjal.

Duet pasangan yang diusung oleh tiga partai yakni Demokrat, Hanura dan PDI-P itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Solok berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatra Barat.

baca juga: Al-Azhar Mesir Memanggil, Hafizah Asal Solok Belum Juga Punya Biaya

Hal itu dikuatkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok nomor 80/PL.02.03-Kpt/1302/Kpu-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020, yang tidak mencantumkan nama pasangan Iriadi - Agus Syahdeman sebagai peserta.

Bakal Pasangan Calon Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman tidak menerima begitu saja keputusan KPU Kabupaten Solok . Pihaknya mengajukan sengketa atau gugatan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok .

baca juga: Positif Covid-19 di Solok Capai 221 Kasus, 6 Orang Meninggal

Hal itu dibenarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afri Memori melalui komisioner bidang pengawasan, Maraprandes. Menurutnya, berkas gugatan pasangan Iriadi - Agus Syahdeman sudah diterima Bawaslu.

"Berkasnya sudah kita terima sejak 15 September 2020 lalu, kemudian ada perbaikan selama tiga hari dan tadi sudah dinyatakan lengkap," ungkap Maraprandes menjawab KLIKPOSITIF , Rabu (23/9/2020).

baca juga: Iriadi Dt Tumanggung Adukan KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Terkait Pencemaran Nama Baik ke Mapolda Sumbar

Usai penyampaian berkas gugatan, pihak Bawaslu Kabupaten Solok akan melakukan pleno terkait pengajuan, dan jika memenuhi syarat formil dan materil maka akan diproses dan diregistrasi.

"Ada dua proses usai registrasi, musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka dengan menghadirkan pihak pemohon dan pihak termohon (KPU Kabupaten Solok ) yang difasilitasi oleh Bawaslu," terangnya.

baca juga: Mahasiswa Solok Tolak UU Ciptaker, Bupati Bakal Teruskan ke Pemerintah Pusat

Dikatakannya, proses tersebut bakal dilakukan dalam 12 hari kerja. Keputusan final tetap berada di Bawaslu Kabupaten Solok dengan mempedomani aturan dan regulasi yang ada.

"Tapi seandainya nanti pihak pemohon dan termohon tidak menerima hasil keputusan Bawaslu, maka langkah terakhir melalui banding ke PTUN," tutupnya.

Penulis: Syafriadi | Editor: Haswandi