Peneliti Sebut Penggunaan Nuklir Sebagai Sumber Energi di Indonesia Sangat Beresiko, Ini Alasannya

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITF - Indonesia ada di zona lingkaran api atua Ring of Fire, menjadi alasan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menolak energi nuklir masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Dalam draf RUU EBT, sumber energi dibagi menjadi dua yaitu sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.

baca juga: Pantai-pantai Tersembunyi di Bali Ini Tawarkan Pesona Eksotis

Nuklir diklasifikasi sebagai sumber energi baru. Sementara energi matahari, angin, air, biomassa dan lainnya dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan.

Peneliti Yayasan Indonesia Cerah Mahawira Singh Dillon menyebutkan penggunaan nuklir sebagai sumber energi pembangkit akan sangat berisiko bagi Indonesia.

baca juga: Dibimbing Gus Miftah, DJ Katty Butterfly Masuk Islam

Pertama, secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) yang sangat aktif secara tektonik sehingga rawan bencana gempa bumi dan tsunami.

"Secara geografis, Indonesia tidak ramah nuklir karena berada di Ring of Fire. Kondisi ini sangat berisiko dan berpotensi mengganggu operasional PLTN. Kita semestinya bisa belajar dari kasus PLTN Fukushima di Jepang," kata Wira dalam siaran persnya.

baca juga: Ilmuwan Temukan Terumbu Karang Raksasa, Tingginya Lebih dari Menara Eiffel

Masih terkait kondisi geografis, penyimpanan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga memerlukan lokasi yang stabil dan kedap air.

Menurut Wira, akan sangat sulit dan berisiko untuk menentukan lokasi penyimpanan limbah nuklir di Indonesia.

baca juga: Cara Mengetahui Kelulusan CPNS 2019, Ini Penentuannya

Perencanaan fasilitas penyimpanan limbah nuklir harus memperhatikan potensi terjadinya kebocoran karena aktivitas tektonik.

Bila limbah nuklir sampai bocor ke dalam air tanah, dampaknya akan sangat berbahaya.

Selanjutnya, menurutnya, memasukkan nuklir ke dalam RUU EBT merupakan langkah yang kontraproduktif dengan asas keberlanjutan, ketahanan energi nasional , serta asas kedaulatan dan kemandirian yang dicantumkan sebagai prinsip dasar penyusunan RUU ini.

Indonesia hanya memiliki pasokan uranium untuk mengoperasikan satu pembangkit dengan kapasitas 1.000 MW selama enam hingga tujuh tahun.

Di dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) disebutkan, parlemen bersama pemerintah memiliki peran penting membangun peta jalan transisi ekonomi rendah karbon melalui akselerasi energi terbarukan serta mengawasi implementasinya.

Sumber: Antara/Suara.com

Editor: Eko Fajri