Bawaslu Pessel Petakan Potensi Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2020

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pessel, Ariski Elfandi
Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pessel, Ariski Elfandi (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat petakan potensi pelanggaran money politik dan neteralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye Pilkada 2020 di daerah itu.

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pessel , Ariski Elfandi mengatakan, money politik dan netralitas ASN merupakan potensi pelanggaran yang rentan terjadi selama kampanye. Apalagi, soal mencari simpati massa pemilih.

baca juga: Ini Tiga OPD dengan Serapan Anggaran Terendah di Pessel

"Begitu juga (kampanye) black campaign. Yang kedua terkait netralitas ASN, begitu juga netralitas kepala desa atau wali nagari dan perangkatnya," ungkapnya pada KLIKPOSITIF usai sosialisasi pengawasan kampanye pada Pilkada 2020, Jumat 25 September 2020 di Hannah Hotel.

Ia menjelaskan, terkait larangan keterlibatan ASN dan wali nagari (desa) dan perangkatnya di masa kampanye ini diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan begitu juga terhadap pejabat BUMN, BUMD dan TNI-Polri.

baca juga: Sebar Seribu Bantuan Sosial, Polres Pessel Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), jika terbukti bisa dipidana. Terkhusus terkait wali nagari, kita telah menyurati, kemudian begitu juga dengan ASN," terangnya.

Selain larangan di atas, pihaknya juga fokus melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang bakal dipasang Paslon selama jadwal kampanye berdasarkan zona yang ditentukan KPU.

baca juga: Serapan APBD 2021 Semester I Rendah, Pemkab Pessel Evaluasi Kegiatan Seluruh OPD

"Termasuk soal pelaksanaan protokol kesehatan COVID dalam metode kampanye dan kegiatan lain yang melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutupnya

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi