Cegah Potensi Pelanggaran, Kontestan Pilkada di Bukittinggi Deklarasi Tolak Politik Uang

Deklarasi Tolak Politik Uang
Deklarasi Tolak Politik Uang (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

BUKITTINGGI , KLIKPOSITIF --Para kontestan Pilkada Bukittinggi melakukan deklarasi tolak politik uang, politisasi sara, hoaks dan hate speech.

Deklarasi ini disaksikan Bawaslu, KPU, Forkopimda, Polri, TNI, Parpol dan Media, Sabtu 26 Desember 2020.

baca juga: Pemerintah Tak Naikkan UMP 2021, Gubernur Jateng Malah Naikkan Hingga 3,27 Persen

Ketua Bawaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi mengatakan, pada Pilkada Serentak 2020 ada potensi terjadi berbagai pelanggaran sehingga deklarasi ini penting dilakukan.

"Deklarasi sengaja kita lakukan di hari pertama kampanye. Momen ini sangat krusial demi terciptanya Pilkada yang jujur, adil, berintegritas,"ucap Ruzi.

baca juga: Respon Pernyataan Presiden Prancis, Ini Kata Presiden Jokowi

Salah satu pelanggaran yang berpotensi besar terjadi adalah politik uang. Ruzi menyebut hal ini menjadi rahasia umum namun sulit untuk dibuktikan.

"Ini (politik uang) sulit dibuktikan kendati sebenarnya mungkin saja ada, makanya kita deklarasikan. Kalau masalah Sara rasanya tak terlalu potensi di Bukittinggi ,"ungkap Ruzi.

baca juga: Humas Kemenkes Bantah Kabar Menkes Terawan Psotif Covid-19

Sementara, ketiga pasangan calon kepala daerah di Bukittinggi sepakat melakukan deklarasi dan akan menaati aturan yang diterapkan. Mereka berharap, Bawaslu aktif dalam mengawasi setiap hal yang berpotensi terjadi pelanggaran.

Setelah melakukan deklarasi, ketiga pasangan ini kemudian menandatangani pakta integritas sesuai komitmen.

baca juga: Majukan Pendidikan Sumbar, Nasrul Abit Akan Cetak 1.000 Doktor

Pilkada Bukittinggi 2020 diikuti tiga pasang calon yakni Ramlan Nurmatias-Syahrizal, Erman Safar-Marfendi dan Irwandi-David Chalik.

Penulis: Hatta Rizal | Editor: Eko Fajri