Bawaslu Pessel: Posting Terkait Pilkada di Medsos juga Pelanggaran bagi ASN

Ilustrasi
Ilustrasi (Ist)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat membahas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Pessel , Ariski Elfandi mengatakan, terkait netralitas ASN, pejabat BUMN, BUMD, TNI-Polri dan kepala desa serta perangkatnya termasuk fokus Bawaslu, dalam setiap pengawasan pemilu.

baca juga: Usai Lakukan Pertimbangan, MUI Pessel Dukung Mulyadi-Ali Mukhni

"Tidak hanya soal larangan dalam pasang badan mengampayekan Paslon pada kegiatan tertentu, namun juga dalam menggunakan media sosial sebagai sarana informasi dan berbagi informasi selama masa kampanye Pilkada," katanya.

Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 10 tahun tentang pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, serta keputusan bersama Mendagri, Menpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu tentang netralitas ASN nomor 05 tahun 2020.

baca juga: Langgar Perda AKB, 53 Warga Pessel di Sanksi Karena Tidak Pakai Masker

"Termasuk dalam kampanye sosialisasi (Paslon) di media sosial, (dengan) posting, meng-share, like dan komen. Itu tidak boleh dan jika terbukti, sanskinya bisa diberhentikan," jelasnya kepada KLIKPOSITIF .

Ia juga mengingatkan agar semua pihak memperhatikan jika ada yang memposting, menshare, like dan komen itu juga berlaku di dalam grup-grup medsos yang ada, seperti WhatsAap, Facebook dan lainya.

baca juga: Bertemu Produsen Ratu Buah Sumbar, Audy Joinaldi Bahas Terkait Rencana Ekspor Buah

"(Jika ada pelanggaran tersebut), itu bisa disreenshot dan dilaporkan kepada Bawaslu sebagai informasi awal. Dari informasi awal ini, bisa dilakukan penelusuran. Jika betul maka diproses," terangnya.

Ia menegaskan, selama proses penanganan pelanggaran ini, Bawaslu tidak hanya bergerak sendiri, dan setiap temuan terkait netralitas ASN, Bawaslu akan merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

baca juga: KPU Sumbar Tetapkan 3,71 Juta DPT untuk Pilkada 2020

"Kita juga didampingi pihak kepolisian dan kejaksaan. Dan untuk sanksi yang menjatuhkan adalah KASN. Kita Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi ke KASN," tutupnya.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Fitria Marlina