Baliho Paslon Pilkada Sudah Bertebaran, Bawaslu Sumbar: Itu Bukan APK Resmi dan Akan Ditertibkan

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen.
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Setelah ditetapkannya nomor urut pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 24 September lalu, para calon kepala daerah tersebut mulai memasang baliho ataupun spanduk yang tujuannya adalah untuk mengenalkan diri kepada masyarakat selaku konstituennya.

Hal sama juga terjadi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk daerah kedua, karena juga akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka spanduk dan baliho yang terpasang jauh lebih banyak.

baca juga: Prioritaskan Pembangunan di Timpeh, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Siap Dukung SR-Labuan

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Surya Efitrimen menyebut, bahwa baliho dan spanduk pasangan calon yang terpasang itu bukan merupakan Alaat Peraga Kampanye (APK) yang resmi.

"Karena untuk APK ini, pasangan calon itu difasilitasi KPU, termasuk desain juga APK juga diserahkan ke KPU, sehingga yang terpasang di lapangan itu menurut kami bukan APK yang resmi," kata Efitrimen pada saat menghadiri salah satu kegiatan sosialisasi yang digelar Bawaslu Payakumbuh , Sabtu (26/9) kemarin.

baca juga: Pungli Masih Marak, Asisten III Setdako Payakumbuh Tegaskan Hal Ini

Karena bukan APK resmi, Bawaslu Sumbar bersama Bawaslu Kabupaten Kota akan melakukan penertiban. Untuk saat ini, pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap APK yang dianggap tidak sesuai aturan tersebut.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait karena yang punya wewenang mengekseskusi bukan Bawaslu tapi Pemda melalui Satpol PP," katanya.

baca juga: Penjelasan KPU Sumbar Terkait Pemilih OTG, PDP, dan Isolasi Mandiri

Terkait sudah dimulainya tahapan kampanye semanjak Sabtu (26/9) kemarin, ia berpesan kepada jajarannya, mulai dari Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Apalagi pandemi COVID-19 belum berakhir dan jumlah kasus positif di Sumbar masih menunjukkan grafik peningkatan. (*)

Editor: Taufik Hidayat