Soal Transparansi Anggaran COVID-19 di Pessel, DPRD Harap KPK Lakukan Audit

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat, Ikal Jonedi mengarahkan Komisi Pembrantasan Korupsi ( KPK ) untuk mengaudit transparansi anggaran penanganan COVID- 19 di daerah itu.

Ikal Jonedi yang juga Anggota Banggar DPRD Pessel menilai, sejauh ini DPRD secara kelembagaan sudah memberi leluasa bebas pada Pemkab. Namun, dalam soal transparansi anggaran Pemkab dinilai tidak mau berterusterang bahkan tidak menjelaskan kepada DPRD.

baca juga: Akhir Tahun Ini, 3 Juta Vaksin Corona dari China Masuk ke Indonesia

"Kami minta KPK untuk segera mengaudit anggaran ini. Kami akan laporkan nanti, karena ini semua harus jelas. Apalagi, soal anggaran COVID-19 itu harus digunakan penanganan COVID," ungkapnya pada KLIKPOSITIF .

Selain tidak transparan, ia menilai Pemkab belum memperlihatkan komitmen dalam penanganan COVID.

baca juga: Siap-siap, Harga Properti Diprediksi Meroket Setelah Vaksin Corona Ditemukan

"Itu di antaranya anggaran dana insentif daerah (DID) dari pusat, kami hanya menerima (laporan) bentuk fisik. Padahal, tujuannya untuk penanganan COVID. Jadi di sini tampak tidak tepat sasaran," terangnya.

Diketahui sesuai data DPRD Pessel , menurut Ikal Jonedi soal refocushing Pemkab telah menganggarkan senilai Rp99 miliar, dengan realisasi Rp32 miliar. Sedangkan, DID dari pusat mencapai Rp14,9 miliar.

baca juga: Vaksin Covid-19 Memang Bisnis Besar, Fadli Zon: Hati-hati

Terpisah, Sekdakab Pessel , Erizon mengaku, bakal segera melakukan pembahasan ulang dengan DPRD terkait penjelasan anggaran refocusing dan Dana Insentif Daerah (DID). Hal itu telah disepakati berdasarkan pertemuan Pemkab dan dewan.

"Itu sudah sapakat tadi. Besok akan kembali dijelaskan ke DPRD," ujarnya.

baca juga: Terkait Netralitas, 7 ASN Kabupaten Solok Dipanggil Bawaslu

Menganggapi, soal audit KPK , Sekdakab menyebut tidak ada persoalan. Menurutnya, jika memang ada yang keliru, nanti akan diperbaiki.

"Kalau bagi saya, kalau sesuai aturan silakan saja (diaudit KPK ). Mana yang keliru nanti diperbaiki. Itu saja," tutupnya.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri