Terlambat Melaporkan LADK, LPSDK dan LPPDK Paslon Gubernur Sumbar Bisa Didiskualifikasi

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Sri Mulyani
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Sri Mulyani (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Calon Gubernur Sumatera Barat yang maju di Pilgub Sumbar 2020 harus melengkapi beberapa laporan kepada KPU tepat waktu. Sebab jika terlambat akibatnya fatal sekali.

Sedikitnya ada tiga macam laporan keuangan yang harus dibuat dan dilaporkan oleh pasangan calon ke KPU.

baca juga: Tiga Hari Berkunjung, Begini Antusias Warga Sambut Kedatangan Fakhrizal di Pessel

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Sri Mulyani mengatakan, ketiga laporan yang harus disampaikan itulah adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Ini harus menjadi perhatian pasangan calon," kata Yanuk, Senin 28 September 2020 di Padang.

baca juga: KPU Sumbar Serahkan Alat Peraga Kampanye ke Paslon Gubernur Sumbar

Dijelaskannya, pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) periodenya mulai tanggal 23 hingga 24 September dan dilaporkan pada tanggal 25. Setelah itu mereka harus membuat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) periodenya 25 September hingga 30 Oktober 2020 karena tanggal 31 Oktober penyerahannya ke KPU.

"Ini melalui aplikasi online karena kita tidak ada serahterima hardcopy sekarang. Setelah 30 Oktober mereka tidak bisa menerima sumbangan dari manapun," ujarnya.

baca juga: Silaturahmi dengan Petani Tembakau, Audy Joinaldy Bertekad Berantas Monopoli Perdagangan

Yanuk juga menyampaikan, untuk nominal sumbangan dana kampanye Paslon juga dibatasi, sumbangan dari perorangan maksimal Rp75 juta, sedangkan sumbangan dari kelompok dan badan hukum swasta maksimal sebanyak Rp750 juta. Sementara sumbangan dari calon tidak ada batasan nominalnya.

Ketiga, harus dibuat oleh Paslon adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) periodenya sejak ditetapkan 23 September sampai 5 Desember (hari terakhir kampanye). Pada tanggal 6 Desember baru diserahkan laporan tersebut ke KPU, dan KPU menyerahkan laporan ke akuntan publik untuk dilakukan audit.

baca juga: Jika Terpilih, Nasrul Abit Akan Alokasikan 12 Persen APBD untuk Sektor Pertanian

"Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya nanti akan diumumkan. Masyarakat bisa memberikan masukan, jika ada yang tidak sesuai (kalau mereka mengetahui)," ulasnya.

Dia juga menegaskan, jika Paslon tidak menyerahkan LPPDK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka konsekuensinya adalah pembatalan bagi Paslon tersebut untuk maju di Pilkada serentak Desember 2020 nanti.

Berikut laporan awal dana kampanye Paslon di Pilgub Sumbar , LADK paling tinggi berasal dari pasangan calon Fakhrizal - Genius Umar sebanyak Rp200 juta, kemudian pasangan calon Mulyadi - Ali Mukhni sebesar Rp 10 juta, pasangan Mahyeldi Ansharullah - Audy Joinaldi sebesar Rp 10 juta, dan nominal terkecil dari pasangan calon Nasrul Abit - Indra Catri sebanyak Rp1 juta. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir