Epidemiolog: Pemerintah Harus Ubah Strategi Penanganan COVID-19

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

PADANG, KLIKPOSITIF - Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Defriman Djafri menyarankan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat untuk menata ulang kembali strategi pengendalian pandemi COVID-19.

"Pemerintah sudah harus melakukan evaluasi penanganan COVID-19, karena penambahan kasus positif covid harian masih berada di angka tertinggi dan laju kematian yang terus terjadi karena COVID-19," katanya.

baca juga: Terus Melonjak, Angka Positif Corona di Indonesia Sudah 385.980 Kasus

Ia mengatakan, tidak ada kata terlambat, hanya saja, strategi pengendalian perlu ditata ulang.

"Pertama, penguatan peran dinas kesehatan sebagai leader, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam upaya pengendalian untuk memutus mata rantai penularan dan laju penularan dan kematian COVID-19," lanjutnya.

baca juga: Inggris Uji Coba Tes Air Liur Untuk Deteksi Virus COVID-19

Ia menilai, masalah terbesar saat ini adalah ketika kepala daerah tidak yakin dinas kesehatan mampu mengambil peran sentral dalam penanganan covid.

"Kemudian menurutnya, strategi harus sistematis dalam upaya deteksi, pelacakan kontak, isolasi, promosi, edukasi dan literasi risiko COVID-19 dan protokol kesehatan serta kesiapan sistem kesehatan," sambungnya.

baca juga: Rencana Vaksinasi COVID-19 pada Minggu kedua November Terancam Molor

Ia mengatakan, penanganan COVID-19 harus terukur dan dievaluasi dengan cermat. Pemerintah disarankan harus menjalankan mesin birokrasi yang sesuai dengan bidangnya.

"Yang terjadi saat ini pemerintah menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur strategi dalam pengendalian COVID-19 sehingga yang terjadi justru memperburuk kondisi di lapangan," lanjutnya.

baca juga: Kadis Kesehatan Pemko Pariaman Positif COVID-19

Ia menyarankan agar pemerintah membangun partisipasi berkelanjutan dari masyarakat dalam upaya keluar dari krisis akibat pandemi ini.

"Ini sangat penting sebagai bekal ke depan, modal sosial atau jejaring sosial yang ada selama ini seolah-olah tertelan akibat COVID-19. Kita ada kader kesehatan, majelis taklim, kelompok tani dan kelompok tanggap bencana, dan beberapa kabupaten/kota yang sudah teroganisir dalam satuan desa siaga atau kampung KB dan lainnya," sambungnya.

Ia meminta pemerintah agar memperhatikan event besar yang tetap dilaksanakan dan beresiko memperuruk penularan COVID-19.

"Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus diantisipasi. Pilkada yang tidak lagi akan ditunda pemerintah sebaiknya harus memikirkan risiko dan skenario terburuk ke depan," lanjutnya.

Menurutnya, KPU sebagai pelaksana bisa ambil andil dalam keadaan siap dan respon cepat begitu COVID-19 memang semakin parah saat tahapan Pilkada berlangsung.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Haswandi