Bawaslu Telusuri Informasi Oknum Wali Nagari dan Camat yang Diduga Terlibat Dukung Paslon di Pessel

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison
Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat menindaklanjuti dua informasi dugaan pelanggaran neteralitas wali nagari dan aparatur sipil negera (ASN) pada Pilkada 2020 di daerah itu.

Ketua Bawaslu Pessel , Erman Wadison mengaku, sudah menetapkan informasi tersebut sebagai informasi awal. Kedua informasi tersebut diterima dalam waktu yang berbeda dan saat ini pihaknya telah melakukan penelusuran.

baca juga: Ini Tiga OPD dengan Serapan Anggaran Terendah di Pessel

"Ya untuk Wali Nagari itu informasinya kita terima sejak 28 September lalu, dan ASN masuk-nya hari ini dan ini telah kita lakukan penelusuran," ungkap pada KLIKPOSITIF di Painan, Kamis 1 Oktober 2020.

Informasi yang diterima KLIKPOSITIF , wali nagari dan ASN yang terlibat pelanggaran ini salah satunya wali nagari di Kecamatan Ranah Pesisir dan ASN diduga sebagai salah seorang oknum camat di daerah tersebut.

baca juga: Sebar Seribu Bantuan Sosial, Polres Pessel Kerahkan Seluruh Bhabinkamtibmas

Menurut Erman Wadison, terkait soal netralitas wali nagari dan ASN dalam dukung-mendukung calon sudah diatur dalam perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota.

"Dari informasi awal ini, akan kita lakukan proses kajian, keterangan atau klarifikasi dan jika terbukti sebagai dugaan pelanggaran. Maka akan kita tatapkan jadi temuan," terangnya.

baca juga: Serapan APBD 2021 Semester I Rendah, Pemkab Pessel Evaluasi Kegiatan Seluruh OPD

Lanjutnya, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, para wali nagari dan ASN harus menjadi contoh di tengah suasana Pilkada ini. Sebab, sebagai oknum dari wali nagari dan ASN adalah figur panutan di tengah masyarakat.

"Karena wali nagari dan ASN diatur dalam perundang-undangan, tidak boleh dalam berkegiatan kampanye Paslon. Jika terbukti, bisa saja dipidana," tutupnya.

baca juga: Masuk 3 Besar di Sumbar, Aset Bank Nagari di Pessel Capai Rp1,7 Triliun

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi