Bawaslu Sumbar Tegaskan Bawaslu Kabupaten dan Kota Harus Proses Seluruh Laporan Pelanggaran

Rapat Koordinasi Pengembangan Pegawasan Partisipatif Masyarakat di Hotel Hannah Syariah Painan
Rapat Koordinasi Pengembangan Pegawasan Partisipatif Masyarakat di Hotel Hannah Syariah Painan (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi Sumatara Barat (Sumbar) menegaskan, seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Sumbar harus menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkada.

Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan, seluruh jajaran kabupaten/kota harus proaktif, dan cepat tanggap dalam memproses setiap laporan yang masuk.

baca juga: Selama Cuti Bersama, Pemkab Pessel Wajibkan Warganya Lakukan Tes PCR dan Swab Sepulang Luar Daerah

" Bawaslu kabupaten/kota wajib memproses, jika tidak kami yang akan memproses ( Bawaslu kabupaten/kota)," tegasnya disela-sela menjadi narasumber Rapat Koordinasi Pengembangan Pegawasan Partisipatif Masyarakat di Painan, Kamis 1 Oktober 2020.

Dalam Rapat Koordinasi ini, hadir Ketua Bawaslu Pessel Erman Wadison, Komisioner Bawaslu Nurmaidi, beserta para perserta dari wali nagari, Bamus, pengurus masjid dan musala dan Bundo Kanduang berserta elemen masyarakat lainnya.

baca juga: Pasien Positif COVID di Pessel Bertambah 5 Orang

Berdasarkan data yang dijelaskan Vifner, Sumbar merupakan provinsi dengan indeks kerawanan tertinggi di Pilkada 2020 dengan presentase 87,52 persen dari sejumlah provinsi yang menghelat Pilkada.

"Tapi itu ada indikator-indikatornya, dan ini akan menjadi antensi kita pada Pilkada 2020. Semoga seluruh kabupaten/kota bisa bekerja baik," terangnya.

baca juga: Komnas HAM Sumbar Ingatkan ASN untuk Menjaga Netralitas Selaman Tahapan Pilkada 2020

Menurutnya, untuk efektifnya pengawasan Pilkada, seluruh elemen harus ikut andil dalam pengawasan ini. Sebab, Bawaslu sebagai pihak pengawasan juga memiliki kekurangan, seperti halnya dari jumlah personel.

"Maka dari itu, peran masyarakat sangat penting. Jika barang bukti memenuhi syarat formil dan materil maka akan ditindaklanjuti," ujarnya.

baca juga: Inovasi Pelayanan Kesehatan RSUD Painan Saat Pandemi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pessel , Erman Wadison menegaskan, sudah memproses sejumlah dugaan pelanggaran yang masuk ke pihaknya. Ia mengatakan, baru-baru ini sudah memproses informasi pelanggaran wali nagari dan ASN terkait netralitas.

"Ini sudah mulai kami telusuri, dan ini akan kami proses sebaik mungkin. Jika ada pelangaran pidana, akan kami proses di Gakkumdu yang di dalamnya juga ada pihak Jaksa dan kepolisian," tutupnya.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi