Omnibus Law Disahkan saat Pandemi, dr Tirta: Urgensinya di Mana?

Dokter Tirta di ILC TV One
Dokter Tirta di ILC TV One (Youtube)

KLIKPOSITIF - Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi mengomentari tentang pengesahan UU Cipta Kerja. Ia mempertanyakan di mana urgensi UU tersebut hingga disahkan si tengah pandemi.

Ia berpendapat pengesahan UU Cipta Kerja seharusnya bisa dipahami para pejabat terutama DPR RI akan memunculkan polemik dan demonstrasi.

baca juga: Andre Rosiade: FORKI Sumbar Gelar Penataran Wasit

Selain itu, ia juga menyinggung soal 18 anggota DPR RI yang tertular Covid-19 pasca pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Sudah tahu mengesahkan Omibus Law itu berpotensi menghasilkan demonstrasi. Di sisi lain 18 DPR terpapar corona," komentar dokter Tirta di tayangan Indonesia Lawyers Club TV One, Rabu (7/10/2020).

baca juga: Andre Rosiade: Gerindra Solid Dukung Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok

Dokter Tirta pun mempertanyakan alasan mengapa pemerintah begitu ngotot mengesahkan UU tersebut di saat pandemi masih melanda Indonesia.

"Urgensinya di mana? kenapa disahkan di kala pandemi?" tanya dia.

baca juga: Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk UMKM

Untuk diketahui, sebanyak 18 anggota DPR positif corona setelah mengesahkan UU Cipta Kerja. Hal itu dipastikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Tak hanya mereka, ada 40 staf anggota DPR juga positif corona.

baca juga: Diubah Pemerintah, Ini Daftar Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021

"Ya anggota ada 18, 40 orang dan staf tenaga ahli," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Selain menyoroti pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Tirta juga mengomentari digelarnya Pilkada pada Desember mendatang.

Ia mengatakan Pilkada berpotensi menjadi kluster dari hajatan yang digelar sebagai salah satu rangkaian kampanye paslon.

"Pilkada memang aman, tapi hajatannya? Kampanye pasti buat hajatan, dangdutan. Sementara dokter berjuang mati-matian, rakyat kelaparan, beli masker enggak bisa," kata dokter Tirta.

Menurutnya, keputusan pemerintah tetap menggelar Pilkada kontradiktif dengan penerapan pengetatan protokol kesehatan dan pembatasan sosial yang selama ini dilakukan.

"Kan kontradiktif, di Jakarta PKL kalau buka dibungkus kursinya, di Bekasi cafe buka digerebek. Sementara Pilkada selalu ada kampanye," komentar dia.

Ia mengatakan Pilkada mungkin bisa dilakukan dengan menyesuaikan protokol kesehatan, namun ia juga mengkhawatirkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah itu bisa menjadi klaster baru penularan virus corona.

"Kita paham, tadi dikatakan Pak Luhut tadi Pilkada mungkin bisa sesuai terlaksana di lapangan. Tapi apa yang menjamin Pilkada tidak menimbulkan klaster baru gara-gara kampanye paslon?" Tirta memungkasi pernyataannya.

Editor: Eko Fajri