Sidak Disdukcapil Padang, Walikota Evaluasi Sistem Pelayanan

Layanan di Disdukcapil Padang.
Layanan di Disdukcapil Padang. (KLIKPOSITIF/Vendo Olvalanda S)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Setelah melakukan inspeksi mendadak terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Padang , Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) itu, Kamis 6 Oktober 2016 siang.

Walikota Mahyeldi menyebut, dalam pengecekan mendadak terhadap kinerja dan pelayanan Disdukcapil Kota Padang tersebut, hasilnya sangat jauh dari harapan. Dia pun mengaku terpaksa mengevaluasi beberapa hal yang dianggap kurang efektif.

baca juga: Bertahan Ditengah Pandemi, Penjual Salad Buah Tingkatkan Omsed dengan Inovasi dan Manfaatkan Digital Marketing

"Walikota bukannya marah, namun lebih ke arah mengevaluasi hal yang menurutnya tidak sesuai. Salah satu yang paling ditekankan itu adalah masalah pelayanan yang kurang cakap dan sering kali tidak tepat waktu," ungkap Wedistar, Kepala Disdukcapil Kota Padang saat ditemui KLIKPOSITIF .

Wedistar pun menyampaikan bahwa sebenarnya kesalahan tersebut bukan berasal dari pihaknya. Dia mengaku, saat ini tengah mengalami fluktuasi, terutama masalah lambatnya pencetakan E-KTP. "Seperti yang sudah beredar, bahwa keterlambatan ini terjadi semata-mata karena habisnya stok tinta untuk mencetak E-KTP. Tidak ada hal lain," jelasnya.

baca juga: Seorang Wartawan dan Satu Rekannya Dikeroyok OTK di Kota Padang

Ia menyebutkan, secara keseluruhan Kota Padang hanya difasilitasi 13 stok tinta oleh pusat. Satu stok tinta hanya bisa diperuntukkan bagi 450 orang. Artinya, 13 stok tinta tersebut hanya bisa digunakan untuk mencetak 5.850 E-KTP. Sedangkan pada tahap pertama, ada kurang lebih 6 ribu orang yang sudah mendaftar.

"Belum lagi untuk tahap kedua ini, sudah ada sekitar 7,5 ribu warga Kota Padang yang standby. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya pelebaran hari. Ini pula yang menjadi kekurangan kita," ucap Wedistar.

baca juga: Pertama di Indonesia, Radio Classy FM Padang 'Siaran Langsung' dari Gerbong Kereta yang Sedang Berjalan

Maka dari itu, dia berharap adanya penyesuaian untuk Kota Padang dan juga menginfokan bagi warga yang KTP-nya belum keluar, bisa meminta surat keterangan pengganti KTP. Hal ini sudah berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan syarat yang bersangkutan sudah direkam Disdukcapil. Sedangkan untuk penyelesaian E-KTP, dimundurkan Mendagri hingga juni 2017.

"Ke depan, mulai pada bulan November 2016 ini, Disdukcapil Kota Padang juga berencana akan meluncurkan pelayanan sistem online durasi 3 menit demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi," tutup Wedistar.

baca juga: Atasi Learning Loss, Disdik Padang Berharap Kepada Guru

[Vendo Olvalanda S]

Penulis: Agusmanto