Terpantau Ikut Aksi Mahasiswa Tolak Omnibus Law di DPRD Pasaman Barat, Pelajar SMK Ini Uangkap Alasannya

Anak SMK terlihat bergabung dalam aksi unjuk rasa dihalaman kantor DPRD Pasaman Barat
Anak SMK terlihat bergabung dalam aksi unjuk rasa dihalaman kantor DPRD Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Gabungan anak SMK di Pasaman Barat ikut mendampingi para mahasiswa yang sedang berunjuk rasa dihalaman kantor DPRD Pasaman Barat, Kamis (8/10/2020).

"Kami tidak mengetahui apa yang dituntut oleh kakak mahasiswa, namun kami hadir disini berinisiatif sendiri untuk memberikan semangat," sebut Ibonk salah seorang pelajar dari SMK 1 N Pasaman ini.

baca juga: KPU Pasaman Barat Temukan Sekitar 2.000 Surat Suara Rusak

Ia mengatakan, mereka mengetahui adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa se Pasaman Barat dari postingan yang beredar di media sosial.

"Kami tidak ada koordinator untuk mengarahkan kami kesini, aksi ini kami ketahui dari media sosial. Sedangkan cara kami berkumpul cuma menyampaikan lewat mulut ke mulut kemudian diteruskan ke group-group medsos kami," katanya.

baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat Sebut Telah Merekam 278.077 Lembar KTP Elektronik

Menurutnya ia suatu saat dan pelajar lainnya akan menjadi mahasiswa dan akan turun kejalan jika ada kebijakan yang nantinya merugikan rakyat.

"Kami hadir disini hanya memberi semangat, kami tidak ingin membiarkan kakak kami berjuang sendiri, meski kami tidak tahu apa yang mereka perjuangkan," jelasnya.

baca juga: Ekonomi RI Diklaim Sudah Lewati Masa Kritis

"Semangat kakak-kakak, kami disini bersama kalian. Nanti juga kami akan seperti kalian yang akan menyampaikan aspirasi jika ada kebijakan yang merugikan rakyat," sambungnya.

Sebelumnya gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat mulai berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Pasaman Barat ( Pasbar ).

baca juga: Nilai Bukan Delik Aduan, FPI: Jika Polisi Profesional Harusnya Tangkap Pengancam Rizieq

Aksi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa tersebut untuk menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Eko Fajri