Gubernur Sumbar Surati Presiden Jokowi: Minta Diterbitkan PERPU

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno akhir menyurati secara resmi Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa atas penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam surat tersebut politisi PKS itu meminta Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( PERPU ). Sebab dikhawatirkan bisa terjadinya pertentangan antara masyarakat yang dikaitkan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berangsur membaik.

baca juga: Revisi UU ITE, DPR Sebut Tunggu Draf Dari Pemerintah

Dalam Surat bernomor 050/1423/Disnakertrans/2020 ini di tandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tertanggal 8 Oktober 2020, berisikan Penyampaian Aspirasi Aliansi Serikat pekerja/Serikat Buruh Sumatera Barat terhadap UU Cipta Kerja.

Dengan telah disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Sumatera Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Sumbar.

baca juga: Presiden Jokowi Khawatir Akan Lama Menyelesaikan Pandemi COVID-19, Jika...

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Mahasiswa

baca juga: Tidak Bisa Bersilaturrahmi Secara Langsung, Presiden Jokowi : Berat Tetapi Kita Tidak Punya Pilihan

kepada Bapak Presiden, memohon kiranya Bapak Presiden berkenan dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( PERPU ) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir