Anies Sebut Kepatuhan Penggunaan Masker di DKI Belum Penuhi Standar Minimum

Warga memakai masker saat berbelanja di salah satu pasar di Sumbar
Warga memakai masker saat berbelanja di salah satu pasar di Sumbar (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

KLIKPOSITIF - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat ibu kota dalam menggunakan masker selama pandemi virus corona covid-19 masih di bawah standar minimum. Hal ini diketahui berdasarkan hasil studi, yakni hanya sekitar 70 persen.

"Saat ini, menurut studi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), penggunaan masker kita (di DKI Jakarta ) itu sekitar 70-an persen," kata Anies di Jakarta , Minggu (11/10/2020).

baca juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Agam Capai 89,04 Persen

FKM UI, kata Anies, merekomendasikan tingkat kepatuhan penggunaan masker di Jakarta dalam mengantisipasi penularan Covid-19 minimal 85 persen. "Harus ditingkatkan minimal 85 persen. Kalau penggunaan masker bisa minimal 85 persen, maka lebih terkendali," ujarnya.

Rekomendasi lainnya adalah monitoring pergerakan penduduk melalui pendataan pengunjung di suatu tempat sehingga tingkat penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

baca juga: Pemain Sepakati Pemotongan Gaji, Barcelona FC Terhindar dari Kebangkrutan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan masyarakat bahwa penerapan saksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi pada 12-25 Oktober 2020 tetap diberlakukan.

"Pengawasan sanksi tetap berlaku, ada denda progresif yang berlaku, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, Rp750 ribu, Rp1 juta bagi yang melanggar tidak menggunakan masker," katanya.

baca juga: Hari Ini, 11 Warga Tanah Datar Terkonfirmasi Positif COVID-19, Meninggal 1 Orang

Sanksi juga berlaku bagi unit kegiatan usaha lain seperti yang sebelumnya diterapkan Pemprov DKI. "Kalau melanggar kita tutup tiga hari untuk keperluan disinfektan, kemudian ada surat teguran sampai penutupan sementara dan pencabutan izin, selain denda-denda progresif kita berlakukan bagi unit usaha yang melanggar," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB Transisi berdasarkan Pergub Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. (*)

baca juga: Hasil Rapid Test, Puluhan Orang Pengawas TPS di Pasaman Barat Reaktif Covid-19

Editor: Fitria Marlina