DPR: Permudah Birokrasi Untuk Riset dan Inovasi, Ommnibus Law Jawab Hal Itu

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai Klaster Riset dan Inovasi yang merupakan satu dari sebelas klaster dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), memiliki aturan untuk memangkas panjangnya birokrasi.

Sugeng mengajak masyarakat untuk mendukung klaster ini agar kedepannya riset dan inovasi dalam negeri tidak lagi direpotkan dengan urusan birokratik.

baca juga: Kontroversi TWK Pegawai KPK untuk Alih Status ASN, Koordinator ICW: Mereka Radikal dalam Pemberantasan Korupsi Sehingga Tidak Disukai

"Kemajuan setiap bangsa sangat ditentukan oleh riset dan inovasi yang menghasilkan konsep-konsep kehidupan, baik tata laksana pemerintahan, pelaksana birokrasi, ataupun produk-produk teknologi . Semua itu sangat tergantung pada research and development, serta inovatif. Kami mendorong bagaimana riset dan inovasi tidak direpotkan atau diganggu dengan urusan birokratik. Dan ommnibus law menjawab itu semua," ujar Sugeng dilansir dari laman Parlementaria, Senin (12/10/2020).

Selama ini riset dan inovasi tersebar di semua kementerian dan lembaga, baik melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), maupun lembaga-lembaga yang ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun hasil riset dari lembaga-lembaga tersebut tidak terkoordinir dengan baik karena terkendala berbagai permasalahan birokrasi. Sehingga yang muncul adalah ego sektoral dari masing-masing lembaga.

baca juga: 85 WNA China Masuk RI Saat Mudik Dilarang, Wakil Ketua DPR: Jelaskan pada Masyarakat

Hadirnya omnibus law ini dinilai Sugeng akan mempermudah proses, mempersingkat birokrasi dalam proses riset dan inovasi . Artinya, tanpa menghilangakn ciri khas masing-masing lembaga, seluruh riset dikoordinir oleh Menteri Riset dan Teknologi yang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan proses yang singkat.

Kedepan diharapkan riset dan inovasi karya anak bangsa mampu menjadi produk unggulan yang bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa. Seperti di awal pandemi Covid-19 lalu, tidak sedikit Rumah sakit yang kekurangan alat kesehatan untuk membantu para pasien. Pada akhirnya indonesia, melalui BPPT dan PT Land bisa memproduksi sendiri ventilator dan respirator.

baca juga: Bipang Ambawang Sebagai Kuliner Lebaran, Fadli Zon: Daripada Harus Berkilat Lidah, Sebaiknya Minta Maaf

"Dengan kata lain, pengaturan riset dan inovasi yang ada dalam UU Cipta Kerja ini menunjukkan bahwa DPR RI dan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penelitian dan inovasi anak bangsa. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, kemajuan setiap bangsa sangat ditentukan oleh riset dan inovasinya," pungkas politikus Partai NasDem ini.

Editor: Eko Fajri