Ratusan Mahasiswa di Padang Pariaman Demo di DPRD

Mahasiswa saat orasi
Mahasiswa saat orasi (Rehasa)

PARIAMAN, KLIKPOSITIF - Ratusan mahasiswa di Padang Pariaman menggelar aksi unjuk rasa menolak undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPRD Padang Pariaman , sekitar pukul 10.30 WIB, Selasa (13/10/2020).

Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar orasi sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi aspirasi dan penolakan terhadap pengesahan omnibus law. Selain itu mahasiswa juga menggemakan shalawat di depan gedung parlemen sebagai simbol matinya nurani wakil rakyat.

baca juga: Teror Harimau di Jorong Lurah Ingu: Sukur Bersembunyi Diatas Atap Rumah

"Apabila tidak ada yang salah, tidak mungkin ada pergerakan semacam ini," teriak salah seorang orator, Zulfajri di depan gedung DPRD Padang Pariaman , Selasa 13 Oktober 2020.

Unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para aktivis menilai sejumlah poin dalam undang-undang baru tersebut menimbulkan kontroversi dan menjadi ancaman bagi nasib kaum buruh, pengusaha kecil hingga lingkungan.

baca juga: Teror Harimau di Jorong Lurah Ingu: Bertatapan Muka dengan Inyiak

"Banyak poin-poin yang menindas rakyat -rakyat kecil, menindas para pengusaha kecil dan lebih mementingkan korporat dan juga kapitalis. Kemudian ada yang berpotensi merugikan lingkungan dan kelestarian alam, dengan dalih investasi," ujar Zulfajri.

Sementara itu dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung damai itu, mahasiswa mengeluarkan beberapa poin pernyataan sikap. Di antaranya, kecewa terhadap DPR dan pemerintah, lantaran tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi COVID-19, namun justru menelurkan undang-undang yang merugikan buruh dan rakyat.

baca juga: Calon Gubernur Sumbar Tersangka, Pengamat Politik Sarankan Mulyadi Segera klarifikasi

Selain itu demonstran menilai pemerintah telah memfasilitasi kepentingan permainan ekonomi orang yang berkuasa serta kepentingan yang dilegalkan dalam Undang-undang Cipta Kerja.

"Dengan dalih sebagai pemulihan ekonomi dan membawa Indonesia dalam era baru perekonomian global," imbuhnya.

baca juga: Mualim; Perjuangkan ABS-SBK untuk Bentengi Generasi Muda

Mahasiswa menilai pemerintah maupun DPR tidak pro terhadap rakyat kecil khususnya kaum buruh, sebab terdapat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial. Diantaranya dalam Bab IV yakni pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, pasal 79 tentang hari libur yang dipangkas, pasal 88 yang mengubah pengupahan para pekerja, serta sejumlah pasal lain.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman Arwinsyah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan Undang-undang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, ada beberapa poin yang disuarakan serta diserahkan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk disampaikan ke DPR RI. "Kami akan sampaikan tuntutan tersebut ke DPRD, namun sebelum akan kita kordinasi dulu dengan DPRD Provinsi Sumbar ," ujar Arwinsyah.

Penulis: Rehasa | Editor: Ramadhani