Ketua DPRD Sumbar: Target Perda AKB Bukanlah Sanksi Tapi Kedisiplinan

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengatakan jangan sampai finansial masyarakat terganggu dengan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah diterapkan. Hal itu terkait dengan sanksi administratif yang diterapkan saat baru mendapat teguran pertama bagi masyarakat yang melanggar Perda itu.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan penyadaran bagi teman-teman di lapangan soal penerapan disiplin atau denda tentu harus ada aturan yang jelas.

baca juga: Dinilai Terbuka Dalam Segala Hal, Ketua DPRD Sumbar Terima AMP

"Target dari Perda AKB itu bukanlah sanksinya tapi kedisiplinan dalam penerapannya, artinya harus ada proses yang harus dilewati sebelum masyarakat tadi membayar denda. Saya rasa ini penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam masyarakat," katanya di DPRD Sumbar.

Supardi menuturkan, saat menerbitkan Perda, pihaknya telah memikirkan segala bentuk kemungkinan, termasuk masalah finansial masyarakat.

baca juga: Pemprov dan DPRD Sumbar sepakati APBD Sumbar 2021 sebesar Rp6,73 Triliun

"Sehingga waktu denda kemarin, itu jadi diskusi yang panjang dalam pelaksanaannya, bahkan setelah didenda satu hingga tiga kali, ada denda Rp500 ribu, maka kita kurangi jadi Rp250 ribu. Ini kan jadi pertimbangan bagi kita mengingat kondisi psikologis masyarakat yang terdampak COVID-19, jangan nanti baru satu kali teguran, sudah didenda, ini kan tidak baik buat masyarakat," jelasnya.(*)

Editor: Fitria Marlina