ASN di Pasbar Berikrar, Bersikap Netral di Pilkada

Suasana ASN di Pasaman Barat saat mengikrarkan kenetralan diri di Hotel Guchi Simpang Empat
Suasana ASN di Pasaman Barat saat mengikrarkan kenetralan diri di Hotel Guchi Simpang Empat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Cegah terjadinya pelanggaran di Pilkada 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat mengikrarkan diri untuk bersikap netral.

"Sosialisasi ini untuk pencegahan terjadinya pelanggaran Pilkada. Jangan sampai nanti ketidaktahuan ASN di lapangan bisa membuat diri sendiri rugi," sebut Pjs Bupati Pasaman Barat Hansastri, Kamis (15/10).

baca juga: Hasil Rapid Test, Puluhan Orang Pengawas TPS di Pasaman Barat Reaktif Covid-19

Menurutnya Pilkada bagi ASN bukan hal yang baru. Meski demikian jangan sampai mengekpresikan dukungan keruang publik yang nantinya dapat merugikan diri sendiri.

"Cukup pilihan itu di dalam hati. ASN itu harus netral karena diamanahkan oleh rakyat untuk menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

baca juga: Masuki Musim Hujan, BPBD Pasbar Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Hansastri menjelaskan, ASN itu menggunakan fasilitas negara dan hal tersebut akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

"Memang berat, tetapi kita harus menahan diri. Kalau harus memberikan dukungan cukup di bilik suara saja, jangan di masa kampanye dan begitu juga jangan di media sosial," jelasnya.

baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Pasbar Kukuhkan Klinik Produktivitas

Untuk itu ia meminta kepada ASN untuk benar-benar mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan baik, sehingga ASN tidak salah langkah berada di masyarakat.

"Masyarakat saat ini sudah bisa melihat dengan teknologi yakni diabadikan dengan telepon, sehingga tindak tanduk ASN terlihat jelas di lapangan," terangnya.

baca juga: Sering Muncul di Televisi Jadi Alasan Warga Ini Pilih Nasrul Abit

Sementara itu Ketua Bawaslu Pasaman Barat Emra Patria mengatakan sikap netral ASN dalam Pilkada sudah diatur oleh UU yang berlaku, salah satunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan beberapa aturan lain.

"Semua ketentuan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang. Semua diperintahkan untuk netral mulai dari ASN, wali nagari (kepala desa adat)," katanya.

"Hal yang sama juga berlaku bagi pegawai kontrak, THL yang menggunakan anggaran negara. Semua yang diatur dalam UU semua sama dan harus bersikap netral tanpa pengecualian," sambungnya.

Pembacaan ikrar tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Yudesri diikuti seluruh Kepala OPD, Kabag, camat yang ada di lingkungan pemerintah setempat yang dilaksanakan Hotel Gucci Simpang Empat.

Ikrar yang berisi 4 poin tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama ASN di Lingkungan Pemda Pasbar . Selain pembacaan ikrar, penanganan fakta integritas juga dilakukan oleh Pjs Bupati Pasbar Hansastri dengan Ketua Bawaslu Pasbar Emra Patria.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi