Iriadi Dt Tumanggung Adukan KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Terkait Pencemaran Nama Baik ke Mapolda Sumbar

Iriadi Dt Tumanggung di Padang
Iriadi Dt Tumanggung di Padang (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Bupati Solok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Iriadi Dt Tumanggung mengadukan Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar ke Mapolda Sumbar, Jumat (16/10/2020).

Aduannya tersebut telah diterima oleh Petugas Piket Siaga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar tertanggal 15 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima surat pengaduan terkait adanya dugaan pidana pencemaran nama baik pada media elektronik.

baca juga: Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Lantik PAW Ketua Panwascam Pantai Cermin

Iriadi Dr Tumanggung mengatakan, bentuk pencemaran nama baik pada media elektronik berupa mengeluarkan hasil kesehatannya yang tidak layak mengikuti kontestasi pesta demokrasi karena masalah jantung. Menurut Iriadi, dirinya sama sekali tidak mengalami gangguan kesehatan seperti disebutkan lembaga itu.

"Saya menduga ada indikasi permainan yang secara sengaja menggagalkan saya untuk maju memimpin Kabupaten Solok lima tahun ke depan. Kecurigaan mengarah ke sana dan saya menuntut mereka secara hukum pidana dan perdata," kata Iriadi didampingi kuasa hukum Syaiwat Hamli dan Ganefri Indra Yanti di Padang.

baca juga: Mantan Bupati Solok Dukung Epyardi Asda-Jon Pandu di Pilkada 2020, Ini Alasannya

Iriadi menambahkan, publikasi dirinya yang tersebar di media massa menurutnya mencemari nama baiknya, sebab, apa yang disangkakan terkait adanya gangguan kesehatan tidak benar.

"Dalam keterangan dokter itu saya memakai alat bantu jantung, tapi saya tegaskan itu tidak benar bahkan telah melakukan pengecekan ke Jakarta," ujarnya. Untuk membuktikan dirinya sehat, Iriadi dan dua Penasehat Hukumnya mencoba mengukur kesehatan jantungnya dengan menaiki anak tangga di Mapolda Sumbar yang berjumlah 92 tangga dengan turun naik.

baca juga: Pakar Komunikasi Politik Unand: Penangkapan Edhy Prabowo Tak Pengaruhi Masyarakat Pilih Calon Gerindra di Pilkada

"Saya dikatakan melewati dua anak tangga saja tidak mampu, namun nyatanya ketika saya melapor ke Mapolda dua kali naik turun dengan 92 anak tangga dan saya mampu," katanya.

Penasehat Hukum Iriadi Dt Tumanggung, Syaiwat Hamli menambahkan, penerapan protokol kesehatan dan melakukan pengecekan kesehatan bagi calon kepala daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/ 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease dan PKPU No 12/2020 yang mengatur tentang dana kampanye peserta Pilkada.

baca juga: Pengamat: Penangkapan Edhy Prabowo Mirip Kasus Presiden PKS Zaman SBY

Kedua aturan tersebut tidak secara eksplisit memuat sanksi. PKPU yang baru tersebut dinilai masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan.

"Kami melihat lemahnya di sana, apalagi yang menerbitkan tentang kesehatan klien saya IDI Sumbar, sementara sudah jelas dari rumah sakit yang dibawahi Kemenkes dan ini adalah suatu keanehan dan tidak adanya independensi," terang Iriadi.

Seperti diberitakan KLIKPOSITIF sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok kembali melanjutkan sidang gugatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok, Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, Minggu (11/10/2020) lalu.

Sidang terbuka tahap akhir dengan agenda pembacaan putusan, dipimpin majlis musyawarah dariBawaslu Kabupaten Solok , masing-masing, ketua Afri Memori, dan anggota Maraprandes serta Andri Junaidi.

"Dengan menimbang dan memperhatikan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan, maka majlis musyawarah memutuskan menolak seluruh gugatan pihak Pemohon," ungkap Afri Memori membacakan putusan.

Editor: Muhammad Haikal