Mahasiswa Bubarkan Diri Tanpa Ada Kesepakan Dengan Wakil Rakyat di Pasaman Barat

Suasana saat mahasiswa masih bertahan di sekitar kantor DPRD Pasaman Barat sebelum membubarkan diri
Suasana saat mahasiswa masih bertahan di sekitar kantor DPRD Pasaman Barat sebelum membubarkan diri (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Akhirnya aksi dari mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat yang melakukan aksi damai di sekitar Kantor DPRD Pasaman Barat membubarkan diri.

Mahasiswa gabungan tersebut membubarkan diri Jumat (16/10/2020) sekira pukul 19.30 WIB meski tanpa adanya kesepakatan dan titik temu dengan para wakil rakyat dari aksi yang mereka lakukan yang dimulai sekira pukul 11.30 WIB siang tadi.

baca juga: Semen Padang Salurkan Bantuan CSR SIG untuk Petani di Pasaman dan Pasbar

Aksi damai yang menuntut janji Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mendukung menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) itu tidak sesuai dengan harapan para mahasiswa. Hal itu dikarenakan Ketua DPRD Pasaman Barat sedang dinas luar.

"Ketua DPRD Pasaman Barat tidak dapat datang, karena masih dinas luar dan tidak dapat dihubungi," sebut Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat , Endra Yama Putra meyakinkan para mahasiswa itu.

baca juga: Diduga Aniaya Warga, Ketua DPD Gerindra Tegur Ketua DPRD Pasbar

Ia juga mengatakan tuntutan mahasiswa untuk dukungan terhadap penolakan UU Ciptaker telah ditandatangani oleh sebanyak 23 dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat .

"Hanya 23 orang dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat yang baru menandatangani penolakan UU Cipta Kerja," katanya.

baca juga: Pasaman Barat Masuk Zona Oranye COVID-19, Sekda Ungkap Hal Ini

Sementara para mahasiswa tidak mau membuat kesepakatan dengan wakil rakyat lainnya kecuali dengan Ketua DPRD Pasaman Barat . Sebab kata mereka Ketua DPRD telah berjanji dan mendukung gerakan yang mereka tuntut pada aksi sebelumnya.

"Kami sangat menyesalkan bahwa Ketua DPRD telah berbohong. Kemaren para mahasiswa mendatangi kantor DPRD, namun Ketua DPRD tidak mau bertemu," sebut Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat , Asmar Habibi.

baca juga: Hari Pertama Kerja, Bupati Pasbar Didesak Legislator Untuk Memulai Pembangunan yang Telah Direncanakan

Hingga mereka membubarkan diri tidak ada kesepakatan apa pun dengan para wakil rakyat yang ada di gedung parlemen Padang Tujuh itu. Para pendemo tetap bersikukuh ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Pasaman Barat .

Mereka juga mengancam akan melakukan aksi kembali hingga apa yang dari tuntutan mereka dikabulkan sehubungan dengan telah disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya para mahasiswa itu pada Kamis (8/10/2020) lalu menyampaikan orasi mereka dengan isi tuntutan sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi