Irwan Prayitno: Perlu Sinergsitas Anggaran Pusat dan Daerah untuk Infrastruktur Darat

Jalan di kawasan Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Jalan di kawasan Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar sangat terbatas untuk anggaran infrastruktur bidang perhubungan darat. Untuk itu butuh dukungan APBN melalui departemen perhubungan.

"Setiap tahun kita wajib mengajukan anggaran pembangunan insfrastruktur darat, ini juga suatu kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat," katanya, Senin, 19 Oktober 2020.

baca juga: Harumkan Nama Sumbar, Gubernur Serahkan Bonus Ratusan Juta ke Kafilah

Namun karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, setiap anggaran pembangunan semuanya di refocusing dan realokasi anggaran untuk menangani COVID-19.

"Itu perintah dari pusat, semua daerah harus fokuskan dalam penanganan Covid-19," ungkap Irwan Prayitno .

baca juga: Harimau Masuk Kampung, Masyarakat Danau Kembar Diminta Waspada

Pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD sebagai roda pergerakan perekonomian masyarakat. Maka pembangunan harus tetap berjalan, namun harus fokuskan protokol kesehatan yang ketat.

"Perlu dukungan dari Kementerian Perhubungan dengan menghasilkan infrastruktur yg bisa memenuhi untuk transportasi darat," jelasnya.

baca juga: Irwan Prayitno Klaim Karhutla Sumbar terkecil di Indonesia

Kegiatan pembangunan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan setiap prioritas.

Dia mengajak semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau pakai hand sanitizer dan menghindari kerumunan.

baca juga: Penyanyi Minang An Roys Dukung Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar

"Walau saat rapat tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap produktif di saat pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir," sebutnya.

Irwan juga menyampaikan, Sumbar sudah ada Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan ini akan mengatur masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Perda AKB ini yang pertama di Indonesia, istimewanya ada sanksi pidana yang mengatur semua aktivitas di luar atau tempat terbuka. Masyarakat bisa produktif asal ikuti protokol kesehatan.

"Harapan kita kepada kabupaten/kota untuk sama-sama bersinergi dalam menerapkan Perda ini. Mudah-mudahan ada efek jera dan masyarakat terbiasa sehingga tercapai harapan kita dalam mengurangi angka kasus positif seluruh wilayah Sumbar ," tutupnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir