Setahun Pertama Periode Kedua, Arif Nurul: Ini Kelebihan dan Tantangan Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Biro Pers Istana)

KLIKPOSITIF - Hari ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia setahun. Ada sejumlah catatan menarik yang disampaikan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam atas kepemimpinan Jokowi pada tahun pertama periode kedua.

Pertama, secara politik, Jokowi mampu mengonsolidasikan parlemen untuk menjadi bagian pendukung pemerintah. Ada tujuh fraksi yang mendukung pemerintah.

baca juga: DPR Harap KONI Konsisten Bantu Pembinaan Atlet Nasional

"Secara politik ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan hampir power full," kata Arif kepada Suara.com jaringan KLIKPOSITIF .com, Selasa (20/10/2020).

Tetapi pada catatan kedua, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek.

baca juga: Kemenperin: Lebih Rp32,5 Triliun Investasi Baru Akan Masuk pada Sektor Agro

"Sehingga mau tidak mau itu jadi tantangan politik sendiri, karena akan menguji kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi -Ma'ruf," kata Arif.

Dalam konteks tersebut, kredibilitas Jokowi dipertaruhkan.

baca juga: Ratusan warga Mengungsi Saat Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas

Ketiga, Arif menilai beberapa langkah pemerintah Jokowi banyak mendapat tentangan dari masyarakat, di antaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat, dari segi komunikasi publik, pemerintahan Jokowi dinilai kurang bagus. Banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif.

baca juga: Kesadaran Gaya Hidup Sehat Meningkat, Ini Dukungan Pemerintah Untuk Industri Jamu dan Sejenisnya

Jokowi , kata Arif, memang memiliki juru bicara, tetapi jika mereka tidak efektif tetap saja sia-sia.

"Contoh, ketika komunikasi publik dengan banyak influencer yang digandeng sehingga fungsi jubir tidak maksimal. Ketika komunikasi publik jelek, tentu masyarakat akan banyak menolak, bukan karena faktor ketidakpemahamanan, tetapi karena substansi," kata dia.

Dalam konteks ini, Arif bicara tak hanya jubir Istana, tetapi juga tim hubungan masyarakat kementerian maupun lembaga negara.

Editor: Eko Fajri