Ratusan Mahasiswa Desak Masuk ke Gedung DPRD Pasaman Barat

Suasana mahasiswa di sekitar kantor DPRD Pasaman Barat yang terus mendesak masuk ke gedung tersebut
Suasana mahasiswa di sekitar kantor DPRD Pasaman Barat yang terus mendesak masuk ke gedung tersebut (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat terus mendesak masuk ke kantor DPRD Pasaman Barat, Kamis (22/10/2020) sekira pukul 15.20 WIB.

Pantauan KLIKPOSITIF , mahasiswa tersebut tidak terima mereka dihalang-halangi untuk memasuki halaman kantor DPRD Pasaman Barat itu dan menilai Wakil Rakyat takut bertemu dengan rakyatnya.

baca juga: KPU Pasaman Barat Temukan Sekitar 2.000 Surat Suara Rusak

Kedatangan mahasiswa tersebut untuk menagih janji para wakil rakyat untuk mendukung menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Namun upaya mahasiswa untuk memasuki gedung parlemen tersebut itu dijaga ketat oleh aparat keamanan dari TNI, Polri dan Sat Pol PP. Mereka terus meminta izin sambil bersholawat nabi dan setelah itu bersorak - sorak. 'Masuk, masuk, masuk, masuk.

baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat Sebut Telah Merekam 278.077 Lembar KTP Elektronik

"Itu gedung rakyat kenapa kami dihalangi masuk, kami kan mau masuk ke gedung rakyat yang tak berpenghuni itu. Kami ingin mengisi gedung itu," sebut salah seorang orator Warham.

"Ketua DPRD Pasaman Barat hilang tak berjejak, artinya ia tidak layak untuk memimpin Gedung Parlemen Padang Tujuh ini. Hari ini tidak ada kata lain selain perlawanan," sambungnya.

baca juga: Kebakaran di Asrama SMP IT Darul Hikmah di Pasbar, Kerugian Ditaksir Rp700 Juta

"Kita dibenturkan dengan aparat keamanan, mereka yang buat kebijakan. Namun mereka tak bertanggungjawab, rakyat nya dibenturkan," katanya.

Sebelumnya mereka tetap menagih janji Ketua DPRD Pasaman Barat yang mana katanya Ketua DPRD akan memfasilitasi para mahasiswa untuk mendukung gerakan yang mereka lakukan.

baca juga: Bawaslu Panggil Sejumlah Anggota DPRD Pasbar Terkait Pilkada, Ada Apa?

Meski pada sebelumnya tuntutan mahasiswa untuk dukungan terhadap penolakan UU Ciptaker telah ditandatangani oleh sebanyak 23 dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat.

Hingga berita ini diturunkan para mahasiswa terus mendesak memasuki gedung DPRD Pasaman Barat dan terlihat ratusan petugas keamanan berjaga-jaga dari TNI, Polri dan Sat Pol PP.

Sebelumnya para mahasiswa telah menyampaikan orasi mereka dengan isi tuntutan.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law , UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Eko Fajri