Hingga Malam Para Pendemo Masih Bertahan di Gerbang Kantor DPRD Pasbar

Para pendemo yang bertahan di depan gerbang kantor DPRD Pasaman Barat
Para pendemo yang bertahan di depan gerbang kantor DPRD Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Ratusan pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat masih bertahan di depan gerbang kantor DPRD Pasaman Barat hingga pukul 19.00 WIB, Kamis (22/10/2020).

Para pendemo yang tertahan di gerbang kantor DPRD Pasaman Barat itu tetap bersikukuh ingin memasuki area gedung parlemen tersebut. Namun petugas keamanan manjaga ketat gerbang masuk.

baca juga: KPU Pasaman Barat Temukan Sekitar 2.000 Surat Suara Rusak

Pantauan di lapangan para pendemo merasa kesal karena Ketua DPRD Pasaman Barat tak kunjung menampakan diri karena sebelumnya telah berjanji untuk memfasilitasi tuntutan mereka.

Sebelumnya tuntutan para mahasiswa terhadap wakil rakyat didaerah itu telah mendapat dukungan untuk menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw). Dukungan itu ditandatangani oleh 23 dari 40 orang anggota DPRD Pasaman Barat .

baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat Sebut Telah Merekam 278.077 Lembar KTP Elektronik

Namun Ketua DPRD sendiri hingga saat ini yang telah berjanji untuk memfasilitasi tak turut serta dalam penandatanganan dukungan itu. Rata-rata yang tidak mendukung dari Fraksi Gerindra, Golkar dan PDIP.

Kawat berduri pun telah membentang menutupi setiap gerbang masuk serta mobil water canon dan mobil damkar telah siaga di sekitar para pendemo.

baca juga: Kebakaran di Asrama SMP IT Darul Hikmah di Pasbar, Kerugian Ditaksir Rp700 Juta

Sedangkan pihak kepolisian telah mengimbau kepada para pendemo untuk membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB, namun imbauan tersebut tidak didengarkan. Mereka hanya berhenti jelang maghrib dan melanjutkan kembali.

"Kami bukan teroris dan kami bukan pengkhianat rakyat. Kenapa kami tidak diperbolehkan masuk. Kami ke sini ingin menyampaikan keluhan sebagai rakyat, namun kami tak dihargai," sebut Warham salah seorang orator sebelum Adzan Maghrib berkumandang.

baca juga: Bawaslu Panggil Sejumlah Anggota DPRD Pasbar Terkait Pilkada, Ada Apa?

"Ketua DPRD Pasaman Barat hilang tak berjejak, artinya ia tidak layak untuk memimpin Gedung Parlemen Padang Tujuh ini. Hari ini tidak ada kata lain selain perlawanan," sambungnya.

Mahasiswa itu terus berupaya memasuki gedung parlemen itu tetap dijaga ketat oleh ratusan petugas gabungan dari Polri, TNI dan Sat Pol PP. Hingga berita ini diturunkan para pendemo masih bertahan.

Sebelumnya para mahasiswa ini menuntut agar tuntutan mereka diterima dan didukung oleh para wakil rakyat dengan isi tuntutan yakni.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi