Mahasiswa Segel Kantor DPRD Pasaman Barat

Para mahasiswa saat melakukan penyegelan diluar halaman gedung DPRD Pasaman Barat
Para mahasiswa saat melakukan penyegelan diluar halaman gedung DPRD Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Akhirnya ratusan para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat itu menyegel kantor DPRD Pasaman Barat , sekira pukul 19.45 WIB, Kamis (22/10/2020).

Tak jua menemui titik terang, para pendemo yang tertahan hingga malam di depan gerbang kantor DPRD Pasaman Barat itu akhirnya menyegel gedung parlemen tersebut dari luar gerbang.

baca juga: KPU Pasaman Barat Temukan Sekitar 2.000 Surat Suara Rusak

"Kita tidak akan berhenti pada penyegelan ini, ini adalah bentuk rasa kekecewaan kami. Tentu kami akan melaksanakan kembali aksi agar Ketua DPRD Pasaman Barat ini benar-benar ada," sebut Jubir Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat , Monsano Andri kepada wartawan.

Ia mengatakan mahasiswa telah menyatakan rasa kekecewaan kepada Ketua DPRD Pasaman Barat . Jelas Monsano, aksi yang dilakukan sudah ketiga kalinya dan sudah dijanjikan bertemu namun tidak mau bertemu.

baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat Sebut Telah Merekam 278.077 Lembar KTP Elektronik

"Ini bukan mengecewakan mahasiswa saja namun telah mengecewakan masyarakat Pasaman Barat . Selain itu kita sangat menyayangkan Ketua DPRD lebih mementingkan agenda partainya dari pada menemui kita," katanya.

Menurutnya mahasiswa yang berjuang kali ini adalah bagian dari perjuangan masyarakat. Tuntutan mereka juga masih sama yang meminta Ketua DPRD untuk melaksanakan tuntutan yang diterima sebelumnya untuk dituntaskan.

baca juga: Kebakaran di Asrama SMP IT Darul Hikmah di Pasbar, Kerugian Ditaksir Rp700 Juta

Mereka juga meminta Ketua DPRD membuat pernyataan meminta maaf kepada Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat dan masyarakat karena tidak bersedia menemui mahasiswa.

"Bapak sendiri yang berjanji maka patuhilah janji bapak sendiri, sebab bapak salah seorang pemimpin di tanah tuah basamo ini. Tolong berikan kami contoh teladan yang baik, sebab kami para generasi penerus bumi tuah basamo ini," pintanya.

baca juga: Bawaslu Panggil Sejumlah Anggota DPRD Pasbar Terkait Pilkada, Ada Apa?

Monsano juga mengungkapkan sepertinya aksi yang dilakukan mahasiswa disepelekan dan pada akhirnya seolah ingin dibenturkan dengan aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

"Kami seolah dibiarkan berbicara sampai mulut berbusa dari pagi sampai malam dan ketika sudah malam kami akan dibubarkan dengan sendirinya oleh aparat keamanan," ungkapnya.

"Tolong hargai kami, agar kami bisa menghargai bapak. Jangan kami ingin dibenturkan, sebab kami disini untuk membela masyarakat. Ini bukan akhir dari perjuangan kami, kami akan terus mengawal dan ini adalah sebuah penghianatan," imbuhnya.

Usai melakukan penyegelan, ratusan mahasiswa gabungan itu sekira pukul 20.00 WIB membubarkan diri dengan aman dan tertib.

Sebelumnya para mahasiswa ini menuntut agar tuntutan mereka diterima dan didukung oleh para wakil rakyat dengan isi tuntutan yakni.

1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.

3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.

5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.

6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi