Dapat Kabar Jokowi Tandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober, Serikat Buruh dan Pekerja Rencanakan Hal Ini

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat buruh lainnya akan kembali menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Senin (2/11/2020).

Aksi tersebut bakal dilakukan sebagai respons kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani UU Ciptaker.

baca juga: Komite Etika Berinternet, Komite Baru Bentukan Kominfo

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa kabar yang diperoleh ialah Jokowi bakal menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober mendatang. Dengan begitu, serikat buruh bakal kembali menentangnya melalui aksi unjuk rasa .

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

baca juga: Presiden dan Gubernur NTT Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan

Said menuturkan aksi unjuk rasa dilakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan Istana Kepresidenan.

Ia menyebut puluhan ribu buruh akan terlibat pada aksi tersebut.

baca juga: Susun Protokol Kesehatan Acara Televisi, Satgas Covid-19 Bentuk Tim Khusus

Lebih lanjut, Said menjelaskan pihaknya memperkirakan Jokowi bakal menandatangani UU Ciptaker dan penomorannya paling lambat 28 Oktober mendatang.

Sementara itu, KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi atau konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke MK pada tanggal 2 November 2020.

baca juga: KPK Telusuri Korupsi Bansos yang Diduga Mengalir ke Daerah

Pada saat penyerahan berkas JR itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar MK membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh . Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh ," ungkapnya.

Editor: Eko Fajri