Uji Materi UU Cipta Kerja, Sekjen MUI: Masyarakat Tidak "Buta", MK Harus Buktikan Lembaganya Independen

Sekjen MUI Pusat Anwar Abbas saat ke kantor PP Muhammadiyah untuk melayat almarhum Yunahar Ilyas, Jumat (3/1/2020)
Sekjen MUI Pusat Anwar Abbas saat ke kantor PP Muhammadiyah untuk melayat almarhum Yunahar Ilyas, Jumat (3/1/2020) (Net)

KLIKPOSITIF - Pro kontra UU Cipta Kerja membuat banyak kalangan ikut memantau perkembangan undang-undang tersebut.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan independensinya dalam memproses uji materi UU Cipta Kerja.

baca juga: Sudah Ditetapkan Pemerintah, 28 hingga 30 Desember Tidak Libur

Menurutnya, MK harus membuktikan lembaganya independen dan tidak dapat ditekan pihak tertentu, termasuk pemerintah .

"Sejumlah unsur masyarakat memandang MK mulai memiliki gejala tidak independen karena adanya sikap para hakimnya," ucap Anwar kepada wartawan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara, Senin (26/10/2020).

baca juga: DPR Harap KONI Konsisten Bantu Pembinaan Atlet Nasional

Masyarakat, lanjut Anwar, kini menyoroti lembaga peradilan konstitusi tersebut dan siap mengawal kinerja MK, terutama terkait perkara UU Cipta Kerja.

Kata dia, masyarakat tidak buta dengan hukum dan tahu mana yang sesuai dengan konstitusi dan mana yang tidak.

baca juga: Kemenperin: Lebih Rp32,5 Triliun Investasi Baru Akan Masuk pada Sektor Agro

"Ya di tengah masyarakat sekarang solusinya cuma uji materi di MK. Cuma masalahnya, MK juga mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena sikap dan perilaku para hakim," katanya.

Maka, dia mengingatkan MK perlu membuktikan bahwa lembaganya tersebut benar-benar objektif dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

baca juga: Ratusan warga Mengungsi Saat Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas

Disinggung mengenai aksi demonstrasi yang akan dilakukan para mahasiswa pada tanggal 28 Oktober mendatang, Anwar mengatakan bahwa mereka menggunakan hak konstitusi. Dia meminta agar aksi tersebut berlangsung damai, tertib dan tidak anarkis.

"Kalau demo, demolah secara beradab," katanya.

Pemerintah , tambah Anwar, agar juga mendengarkan apa aspirasi dari para pengunjuk rasa. Pasalnya, yang protes dengan UU tersebut bukan hanya yang melakukan aksi, tapi juga mewakili sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan UU itu.

"Negeri ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR , tapi juga masyarakat. Jadi kami minta, baik pemerintah dan DPR , untuk mendengarkan keinginan masyarakat," tegasnya.

Sumber: Antara/Suara.com

Editor: Eko Fajri