Tuduhan Penyaluran BPUM Ditunggangi, Ini Klarifikasi Kadis Koperindag Pasbar

Plt Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Pasaman Barat, Raf'an
Plt Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Pasaman Barat, Raf'an (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Pasaman Barat membantah jika Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ditunggangi dalam Pilkada 2020 .

"Itu tidak benar, kita tidak ada ditunggangi oleh paslon manapun untuk mengarahkan penerima bantuan ini," sebut Plt Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan serta UMKM Pasaman Barat , Raf'an, Selasa (27/10/2020).

baca juga: KPU Pasaman Barat Temukan Sekitar 2.000 Surat Suara Rusak

Ia juga mengatakan penerima manfaat ini tidak ada unsur tekanan dari siapa pun untuk menguntungkan salah satu paslon dan murni data yang dihimpun yang diajukan oleh warga sendiri.

"Siapa pun boleh mengajukan sebagai penerima manfaat BPUM dari pemerintahan pusat. Lengkapi persyaratan dan kemudian kita entri untuk dikirim," katanya.

baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat Sebut Telah Merekam 278.077 Lembar KTP Elektronik

"Tak ada urusan politik dalam bantuan ini dan kita pastikan tidak ada itu untuk menguntungkan serta dimanfaatkan oleh salah satu kandidat di Pilkada untuk meraup suara. Ini program bantuan Presiden bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19," sambungnya.

Menurutnya ada sekitar 17.000 data yang masuk di tahap awal dan semuanya telah diajukan ke pusat. Namun dia mengaku dari belasan ribu data yang diajukan hingga saat ini tidak mengetahui berapa jumlah penerima yang telah terealisasi.

baca juga: Kebakaran di Asrama SMP IT Darul Hikmah di Pasbar, Kerugian Ditaksir Rp700 Juta

"Telah kita ajukan semua data yang masuk, namun berapa yang terealisasi hingga saat ini kita tidak mengetahui siapa saja dan berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat," jelasnya.

Ia menerangkan, sejauh ini Dinas Koperindag dan UMKM Pasaman Barat tidak berwenang menentukan berapa jumlah penerima BPUM. Pihaknya hanya bersifat pengajuan dan hingga saat ini tidak mengetahui berapa jumlah penerima.

baca juga: Bawaslu Panggil Sejumlah Anggota DPRD Pasbar Terkait Pilkada, Ada Apa?

"Berapa data masuk langsung kita ajukan. Memang seminggu ini ada penambahan dan telah terkumpul sebanyak 5.000 data pengajuan. Ini akan kita entri dan kita kirim kembali," terangnya.

Di samping itu ia menambahkan bagi warga yang belum keluar namanya sebagai penerima di tahap awal agar bersabar menunggu dan tidak perlu membuat pengajuan kembali.

"Warga yang telah mengajukan sebelumnya tidak perlu mengajukan lagi. Tak usah ikut mengajukan, kita khawatir doubel NIK dan memperlambat penyaluran untuk tahap selanjutnya," tambahnya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi