Sumbar Tetapkan Upah Minimum Provinsi, Ini Besarannya

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Sumbar 2021 sama dengan tahun 2020. Pertimbangannya kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.

baca juga: Irwan Prayitno Dikukuhkan Menjadi Guru Besar Luar Biasa UNP

Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 562-600-2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Surat Keputusan tersebut ditandatangani pada hari ini 31 Oktober 2020.

baca juga: Habis Masa Jabatan Gubernur, Ini yang Akan Dilakukan Irwan Prayitno

Dalam aturan tersebut, upah minimum pekerja di Sumatera Barat tahun 2021 tetap sebesar Rp 2.484.041 per bulan.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan bahwa kebijakan mengenai upah minimum tersebut berlaku mulai 1 Januari 2021. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP .

baca juga: Serah Terima Tugas, Plh Gubernur Sumbar: Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

"Perusahaan yang telah membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan tetap dipertahankan, tidak boleh turun dan selanjutnya menggunakan struktur dan skala upah utk pengupahan di perusahaan," kata Irwan Prayitno .

Irwan Prayitno menyebutkan, penerbitan SK ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

baca juga: UNP Kukuhkan Irwan Prayitno Sebagai Guru Besar Luar Biasa, Ini 2 Alasanya

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19," ucap Irwan Prayitno .

Selanjutnya dalam SK tersebut menerangkan pada masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir