Ketua DPRD Dharmasraya Paryanto Kawal UU Ciptaker Agar Tidak Ada Pihak yang Dirugikan

Ketua DPRD Dharmasraya, Paryanto.
Ketua DPRD Dharmasraya, Paryanto. (Ist)

DHARMASRAYA , KLIKPOSITIF - Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Pariyanto yang juga kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

baca juga: Peringati HUT PDI-P ke-48, Kader PDI-P Lakukan Penanaman Bunga dan Goro Bersama

Pariyanto menegaskan DPRD Dharmasraya akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

baca juga: Hadiri HUT Dharmasraya Ke-17, Nasrul Abit: Semakin Maju, Berjaya, dan Sejahtera

"DPRD Dharmasraya akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua," ungkapnya

DPRD melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melakui siaran langsung di laman DPR RI.

baca juga: DPRD Sumbar Lantik Daswanto Gantikan Syahrul Furqan yang Meninggal Dunia

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, Ketua DPRD Pariyanto membentuk tim perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

"UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik," ungkapnya.

baca juga: Pariyanto: Kami Bangga Menjadi Bagian Dharmasraya

Selian itu, Pariyanto menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna,maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang.

Penulis: Ivan Rionaldo Lutfie | Editor: Khadijah