Aliansi BEM Sumbar Akan Terus Lakukan Aksi Hingga Presiden Terbitkan Perpu

Aksi tolak Undang-undang Omnibus Law, Senin, 2 November 2020 di DPRD Sumbar
Aksi tolak Undang-undang Omnibus Law, Senin, 2 November 2020 di DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat akan terus melakukan aksi massa sampai Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk Undang-Undang Omnibus Law, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Oktober lalu.

"Kita akan terus melakukan aksi agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR. Melihat situasi dan kondisi serta pertimbangan kami, langkah terbaik yang bisa dilakukan hanya dengan melakukan aksi sehingga presiden bisa membatalkan Undang-Undang tersebut. Sedangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), kami ragu itu berjalan baik karena berkaca dari Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lalu," kata koordinator aksi, Dafiq, Senin, 2 November 2020.

baca juga: Aksi Terpuji Mahasiswa Bukittinggi Saat Demo, Bantu Ambulance Lewat

Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan aksi untuk mendorong presiden menerbitkan Perpu untuk Undang-Undang Omnibus Law. "Aksi ini kita lakukan di seluruh daerah walaupun bukan aksi nasional. Dan hari ini kita di Sumbar juga bergabung dengan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) serta aliansi BEM dari tujuh kampus yang ada di Sumbar," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari FSPMI, Alvi Toni mengatakan, pihaknya menolak beberapa poin penting yang ada di Undang-Undang Omnibus Law. "Misalnya soal karyawan kontrak, dalam Undang-Undang sebelumnya karyawan kontrak di batasi hingga tiga tahun, setelah itu diangkat jadi karyawan tetap, namun dalam Undang-Undang Omnibus Law hal itu dihapuskan, sehingga hak karyawan untuk menjadi karyawan tetap hilang. Jika tidak diangkat jadi karyawan tetap maka ketetapan gaji juga tidak ada, dan ketika di PHK, tidak juga menerima pesangon," katanya.

baca juga: Bawa Senjata Tajam Saat Demo, 2 Anak SMK Diciduk Polres Bukittinggi

Alvi menegaskan, jika tidak ada kepastian seseorang bisa diangkat sebagai karyawan tetap, tentunya ini juga berefek pada kesejahteraan. "Secara otomatis, buruh juga tidak sejahtera," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang menerima peserta aksi mengatakan, tuntutan massa aksi terkait penolakan Undang-undang ini telah disampaikan ke pemerintah pusat. "Kita sudah mengirim surat sebanyak tiga kali ke pemerintah pusat terkait tuntutan massa yang datang ke DPRD Sumbar soal penolakan ini," katanya saat menemui aksi masa.

baca juga: Ada Demo, Akses Jalan Menuju DPRD Bukittinggi Ditutup Siang Ini

Dalam aksi itu, mahasiswa juga membacakan surat terbuka yang menyatakan presiden telahmelakukan pelanggaran hukum, karena mentepakn Undang-undang Omnibus Law saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Selain itu, mereka mengatakan surat terbuka bukan untuk mendeskreditkan presiden namun meluruskan agar presiden kembali kepada rakyat. (*)

Editor: Fitria Marlina