Masa Kampanye, Bawaslu Solok Bubarkan 3 Kegiatan dan Panggil 7 ASN

Kantor Bawaslu Kabupaten Solok di kawasan Simpang Pulai, Kecamatan Kubung
Kantor Bawaslu Kabupaten Solok di kawasan Simpang Pulai, Kecamatan Kubung (Klikpositif)

SOLOK , KLIKPOSITIF - Tiga kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pilkada tahun 2020 terpaksa dibubarkan oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok .

Pembubaran terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh dua pasang calon itu dilakukan lantaran tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian.

baca juga: Legenda Sumbar, PS All Star PP Gelar Laga Persahabatan

"Ada tiga kegiatan kampanye yang kita bubarkan di tiga lokasi berbeda, di nagari Dilam oleh pasangan nomor urut 01, kemudian dua kampanya nomor urut 02 di Muara Panas dan Talang," ungkap ketua Bawaslu, Afrimemori, Kamis sore (5/11/2020).

Selain itu, selama masa kampanye Pilkada yang telah dimulai sejak 26 September 2020 lalu, Bawaslu Kabupaten Solok juga telah menertibkan ribuan alat peraga kampanye (APK), Alat Peraga Sosial hingga One Way.

baca juga: KPU Tanah Datar Tetapkan Eka Putra - Richi Aprian Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih Pilkada 2020

Diakui Mori, memang masih ada juga laporan APK dan bentuk alat kampanye paslon lainnya yang diduga melanggar ketentuan, baik ukuran, segi jumlah, desain serta pemasangan di lokasi terlarang.

Memang, saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terhadap seluruh alat peraga yang melanggar untuk dilakukan penertiban nantinya bersama pihak Satpol PP Kabupaten Solok .

baca juga: Dua Bagunan Aset Wisata Pariaman Rusak Parah, Ini Tanggapan Kadis Wisata

Dalam penertiban alat peraga, memang Bawaslu sedikit dipusingkan ulah oknum yang seolah main kucing-kucingan dengan petugas. Saat hendak ditertibkan, alat peraga sudah tidak ada lagi di lokasi.

"Keesokan harinya, dilaporkan alat peraga tersebut sudah terpasang lagi di lokasi semula, begitulah kondisinya. Tapi kita tetap melakukan pengawasan secara berkala," katanya.

baca juga: Dugaan Pemaksaan Berkerudung di Sekolah, Ini Kata Alumni SMKN 2 Padang

Selain dua bentuk pelanggaran yang ditertibkan oleh Bawaslu, sebanyak 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah dipanggil terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada .

ASN yang dipanggil diduga melanggar netralitas dengan mengikuti kegiatan kampanye salah satu pasangan calon, kemudian melakukan pose dengan menyertakan simbol salah satu pasangan calon di media sosial.

"Ini, jelas-jelas sangat dilarang dan melanggar netralitas ASN yang dituntut netral dalam Pilkada , kita sudah panggil 7 orang. 5 orang diantaranya diduga melanggar dan 2 orang dalam kapasitas sebagai saksi," tuturnya.

Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan buntut dari laporan yang diterima oleh Bawaslu dari masyarakat,yang ditindaklanjuti dengan penelusuran dan pemanggilan.

"Dalam pengkajian, kalau yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran, maka akan kita teruskan ke Komisi ASN (KASN) melalui Bawaslu Provinsi," terangnya.

Pihaknya mengajak kandidat, tim sukses dan simpatisan pasangan calon untuk mewujudkan kampanye yang aman dan damai serta mematuhi aturan menuju Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

Penulis: Syafriadi | Editor: Eko Fajri