Pakar Komunikasi Politik Unand: Politik Uang Bermodus Bantuan Sosial di Pilkada Sumbar Perlu Diawasi

Pakar Komunikasi Politik Unand Najmuddin M Rasul
Pakar Komunikasi Politik Unand Najmuddin M Rasul (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pelaksanaan Pilkada saat pandemi COVID-19 memberikan celah kepada pasangan calon untuk bermain politik uang atau money politic.

Paslon bisa saja menyisipkan modus bantuan sosial . Modus politik uang dapat berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher.

baca juga: Viral Pembagian Nasi Kotak dari Presiden, Beragam Komen Netizen Bermunculan

Pakar Komunikasi Politik Unand Najmuddin M Rasul mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, perlu juga mengatasi soal politik uang.

"Penting juga mengantisipasi praktik politik uang yang berselindung lewat bantuan sosial . Apalagi pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini, tentunya ini sangat mudah dilakukan," katanya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Jumat, 7 November 2020 di Padang.

baca juga: DPR Minta Menkes Buat Instrumen Penanganan Covid-19 yang Efektif

Ia mengatakan, ini tantangan tersendiri bagi semua pihak dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, sangat tidak elok cara - cara seperti itu dilakukan, karena memberikan pendidikan politik yang salah kepada masyarakat.

"Boleh saja memberikan bantuan tapi jangan pakai stiker, gambar dan kalender Paslon. Tidak harus ada iming - iming memberikan suara melalui pengumpulan KTP," katanya.

baca juga: Pemkab Tagetkan Vaksinasi Nakes di Pessel Tuntas Januari 2021

Dilanjutkan Najmuddin, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan bernegara. Pandemi COVID-19 berdampak kepada perekonomian masyarakat, sehingga secara tidak langsung bantuan menggiurkan bagi pemilih.

"Ini tantangan dalam demokrasi dan politik kita, pertanyaannya mampu ndak kita melaluinya dan menjadi Pilkada Sumbar bermartabat," tukasnya.

baca juga: Profesor Iris Sebut Resiko Tertular COVID-19 Masih Memungkinkan, Meski Telah Divaksin Dua Kali

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 digelar 9 Desember. Saat ini, tahapan Pilkada sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada telah ditetapkan pada Jumat, 12 Juni 2020. PKPU ini merupakan perubahan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Revisi dilakukan lantaran tahapan, program, dan jadwal Pilkada disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

Pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi; 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September. Namun, akibat pandemi Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir