Pekerja Minta Kenaikan UMP, Ini Jawaban Pemprov Sumbar

Aksi demo FSPMI Sumbar meminta kenaikan UMP
Aksi demo FSPMI Sumbar meminta kenaikan UMP (Halbert Caniago)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tidak memungkinkan untuk mengakomodir tuntutan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Barat.

"Untuk tuntutan tadi harus kami kaji ulang lagi. Karena untuk itu sudah diputuskan pada 31 Oktober 2020 lalu," kata Kepala Kesbangpol Sumbar , Nazwir, Selasa 10 November 2020.

baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Forkopimca Harau Bagikan Ribuan Masker Gratis

Ia mengatakan bahwa untuk menentukan jumlah Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tersebut, pihaknya telah melakukan pengkajian.

"Kami memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan UMP ini. Jadi sesuai dengan pertimbangan itu, jumlah Rp2.484.041 itu sudah pas," lanjutnya.

baca juga: Safari Ramadan, Wabup Tampung Aspirasi Jemaah Masjid Istiqomah Nagari Simawang

Ia mengatakan, beberapa pertimbangan dalam menentukan UMP adalah inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS.

"Dengan begitu, menurut kami sudah sesuai dan kemungkinan tidak akan diubah lagi. Karena sudah ketok palu," lanjutnya.

baca juga: Fakir Miskin Rajin Ibadah di Masjid dan Musala, Baznas Padang Bakal Berikan Bantuan

Sebelumnya, puluhan massa dari FSPMI melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat dan meminta kenaikan UMP .

Para pekerja itu meminta kenaikan UMP sebesar 8,5 persen dari jumlah yang telah ditentukan. Alasannya, karena kenaikan harga bahan pokok yang berkemungkinan akan terus meningkat.

baca juga: Andre Rosiade dan Mendag Antar Surat Revitalisasi Pasar ke Menteri PUPR, Fase VII dan Pasar Bawah akan Dibangun

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Haswandi