Diduga Melanggar Kampanye, Mahyeldi-Audy Laporkan Mulyadi - Ali Mukhni dan Program TV

Tim Kuasa Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi di Kantor Bawaslu Sumbar
Tim Kuasa Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi di Kantor Bawaslu Sumbar (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Tim Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di media massa elektronik/tv oleh Mulyadi - Ali Mukhni dan program Coffee Break TV One. Dugaan pelanggaran tersebut ditayangkan pada tanggal 12 november 2020, pukul 09:00 - 09:30 yang menghadirkan salah satu paslon gubernur Pilkada Sumbar.

Kuasa Hukum Mahyeldi -Audy, Pavel Almairi mengatakan, pihaknya mendatangi ke Kantor Bawaslu Sumbar sekira pukul 10.00 WIB dan selesai melapor satu jam kemudian.

baca juga: Januari 2022, KPU Tanah Datar Tetapkan 264.348 Orang Masuk DPB

Ia menambahkan, harapan atas laporan ini, adanya tindak lanjut dan menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada paslon tersebut apabila memang melanggar aturan Pilkada.

Kemudian, baik Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan penelusuran dan mengambil tindakan apabila ada temuan pelanggaran kode etik maupun ketentuan pilkada.

baca juga: Pemilu 2024 pada 14 Februari, Politisi NasDem Beri Catatan Ini

"Sebagaimana yang diatur didalam peraturan KPU dan surat edaran KPI No. 446/K/KPI/31.2/09/2020 tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020," katanya kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Pavel melanjutkan, agar kedepannya media TV adil dan berimbang dalam memfasilitasi kampanye pasangan calon yang mengikuti kontestasi dalam Pilkada.

baca juga: Mahyeldi: Jadikan Masjid Tempat Mempersatukan Ummat

"Seluruh pasangan calon agar menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan menjadi contoh dalam memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat," ujarnya.

Terpisah Komisioner Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi tersebut, setiap laporan pada prinsipnya tentu diterima.

baca juga: Dinilai Memicu Konflik, Fraksi PAN Minta Bupati Ganti Camat Lengayang

"Kita punya waktu dua hari untuk kajian awal untuk melihat apakah terpenuhi syarat formil dan materinya. Kemudian kita akan rapat pleno untuk membuat keputusan terhadap kajian awal tersebut," katanya saat dihubungi.

Hasil putusan pleno tersebut akan kami sampaikan terhadap pelapor (Tim Kuasa Hukum Mahyeldi - Audy). "Jika hasil keputusan rapat pleno syarat belum terpenuhi kami berikan waktu dua hari untuk melengkapi," ujarnya.

Editor: Muhammad Haikal