Polres Pasaman Barat Dilaporkan KNPI ke Propam Polri

Fahrizen (kanan) didampingi Tim Advokasi DPP KNPI usai membuat laporan di Propam Polri
Fahrizen (kanan) didampingi Tim Advokasi DPP KNPI usai membuat laporan di Propam Polri (Ist)
PADANG, KLIKPOSITIF

- Tim Advokasi DPP KNPI melaporkan Polres Pasaman Barat ke Divisi Propam Polri atas keganjilan dalam melakukan pemeriksaan untuk Laporan Polisi yang dibuat PT Agro Wiratama dengan terlapor masyarakat Muara Kiawai yang tergabung dalam Aksi Gerakan Masyarakat Bela Negara.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, pihaknya melaporkan Polres Pasaman Barat ke Propam Polri, karena penetapan masyarakat Muara Kiawai, dalam hal ini Fahrizen yang merupakan Wakil Bendahara Umum DPP KNPI bersama kakaknya Handro Donal dan dua masyarakat lainnya, ditetapkan sebagai tersangka tanpa undangan klarifikasi apapun dari pihak Polres Pasaman Barat .

baca juga: Seorang Warga di Pasbar Diduga Diserang Buaya, Keberadaannya Masih Misterius

Fahrizen ini, sebut Haris, adalah Ketua Aksi Gerakan Masyarakat Bela Negara yang memperjuangkan hak masyarakat Muara Kiawai. Dia bersama kakaknya dan dua masyarakat Muara Kiawai dilaporkan PT Agro Wiratama pada 16 Oktober 2020, selanjutnya tanggal 30 Oktober 2020 para terlapor mendapat panggilan sebagai tersangka.

"Ini suatu proses pembuktian yang sangat amat cepat oleh Polres Pasaman Barat . Padahal, Tim Kuasa Hukum dari Tim Advokasi DPP KNPI mengatakan legal standing pelapor masih sangat amat tidak jelas," kata Haris melalui rilis yang diterima KLIKPOSITIF .com, Jumat (13/11/2020).

baca juga: Dirwansyah Nahkodai Partai Golkar Pasaman Barat

Anehnya lagi, lanjut Haris, Fahrizen dan kawan-kawan dijadikan tersangka, tepat dua hari setelah masyarakat menghadang alat berat milik PT Agro Wiratama. Alat berat itu dikerahkan perusahaan untuk membuat batas antara area perkebunan yang dikelola PT Agro Wiratama dengan hutan lindung.

Selain alat berat, perusahaan itu juga memakai jasa preman untuk memuluskan alat berat masuk ke area tempat mau di buat parit. Tapi, masyarakat tetap berhasil menggagalkan alat berat tersebut, setelah Fahrizen CS menjelaskan kepada sejumlah preman yang diutus perusahaan itu, tentang kenapa alat berat tersebut dihadang masyarakat.

baca juga: Bandara Pusako Anak Nagari di Pasaman Barat Kembali Buka Rute Penerbangan

"Ini kan aneh. Fakta hukum, jalan tempat aksi Fahrizen CS itu bukan milik pelapor dan pelapor tidak pernah membuat jalan tersebut. Kami juga menenggarai kalau izin usaha perkebunan PT Agro Wiratama yang telah melakukan cocok tanam sejak 1991 itu juga tidak valid, karena tidak mempunyai HGU," bebernya.

Haris mengatakan, PT Agro Wiratama tidak mempunyai HGU, karena Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, juga mengharuskan pemegang Izin Usaha Perkebunan wajib mengurus Hak Atas Tanah, tapi ini tidak dihiraukan oleh pelapor. "Baru Januari 2019 pelapor mengurus administrasi HGU nya, tapi ditentang masyarakat pemilik tanah ulayat," imbuh Haris.

baca juga: Kepala Bappeda Sumbar: Teluk Tapang Akan Bangkitkan Perekonomian

Terkait parit yang akan dibuat PT Agro Wirayama, Haris menduga kalau parit tersebut dibuat untuk menghilangkan jejak bahwa mereka selama ini menikmati hasil panen dari hutan lindung, karena kasus dugaan penyerobotan hutan lindung itu juga telah dilaporkan oleh masyarakat Muaro Kiawai ke Polda Sumbar.

"Jadi kami menduga, pihak perusahaan sengaja membuat parit, supaya di saat penyidik Polda Sumbar datang untuk melakukan penyelidikan, nanti mereka pihak perusahaan, bisa cari alasan kalau di luar parit itu yang area hutan lindung, bukan perkebunan yang mereka kelola selama ini," ungkap Haris.

Sementara itu, Jubir SH, sebagai perwakilan Tim Advokasi DPP KNPI mengatakan, laporan Tim Advokasi Masyarakat Muara Kiawai diterima Divisi Propam Polri dengan Nomor SPS2/3221/XI/2020/BAGYANDUAN. Laporan itu dilayangkan, karena Tim Advokasi meyakini legal standing Pelapor tidak jelas.

"Selain bukan pemilik jalan, patut diduga Izin Usaha Perkebunan pelapor sudah mati. Kami sudah berkosultasi dan kemudian bersurat ke Kementerian Pertanian. Surat diterima langsung Kamis kemarin oleh Sekjen Kementerian Perhutanan. Kami juga bersurat ke Bupati Pasaman Barat dan juga sudah diterima oleh Biro Hukum dan Staff Bupati," katanya.

"Kami minta informasi status kejelasan Izin Usaha Perkebunan pelapor karena belum punya HGU per November 2019, yang artinya menurut Undang-Undang No 39 tahun 2014, batal demi hukum karena harus mempunyai HGU paling lambat 5 tahun sejak diundangkan," tambah Jubir yang juga seorang Advokat dan Ketua Bidang Pertanahan dan Agraria DPP KNPI .

DPP KNPI , tegas dia, juga akan memantau dengan dekat perkembangan kasus ini, dan akan tetap mendampingi masyarakat adat Nagari Muara Kiawai untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. "Baik hak kepemilikan tanah ataupun hak-hak keperdataan (bagi hasil) 10 persen dari tahun 1991," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Pasaman Barat terkait laporan ke Propam Polri tersebut. Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Haryadi yang dihubungi via handphone, meminta untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Kasat Reskrim AKP Fetrizal S. "Maaf ya, langsung saja konfirmasi ke Kasat Reskrim," katanya singkat.

Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat
AKP Fetrizal S yang dihubungi via handphone belum dapat tersambung, begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim KLIKPOSITIF .com melalui aplikasi WhatsApp, juga belum dibalas.(*)

Editor: Riki