Polres Pasaman Barat Sebut Penetapan Wabendum DPP KNPI Sesuai Prosedur

PADANG, KLIKPOSITIF

- Tim Advokasi DPP KNPI melaporkan Polres Pasaman Barat ke Divisi Propam Polri atas keganjilan dalam melakukan pemeriksaan untuk Laporan Polisi yang dibuat PT Agro Wiratama dengan terlapor masyarakat Muara Kiawai yang tergabung dalam Aksi Gerakan Masyarakat Bela Negara.

Polres Pasaman Barat dilaporkan, karena Tim Advokasi DPP KNPI menilai penetapan masyarakat Muara Kiawai, dalam hal ini Fahrizen yang merupakan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP KNPI bersama kakaknya Handro Donal dan dua masyarakat lainnya sebagai tersangka, tanpa undangan klarifikasi apapun dari pihak Polres Pasaman Barat .

baca juga: Berhasil Kelola Lingkungan Hidup, PT. Agrowiratama di Ganjar Proper Hijau oleh KLHK

"Fahrizen adalah Ketua Aksi Gerakan Masyarakat Bela Negara yang memperjuangkan hak masyarakat Muara Kiawai. Dia bersama kakaknya dan dua masyarakat Muara Kiawai dilaporkan PT Agro Wiratama pada 16 Oktober 2020, selanjutnya tanggal 30 Oktober 2020 para terlapor mendapat panggilan sebagai tersangka," katanya melalui rilis yang diterima KLIKPOSITIF .com, Jumat (13/11/2020).

Terkait laporan DPP KNPI tersebut, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat AKP Fetrizal, membantah bahwa penetapan Fahrizen sebagai tersangka tanpa undangan klarifikasi. "Yang jelas kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan penyidikan sesuai dengan prosedur," ujar Fetrizal melalui pesan WhatsApp yang siterima KLIKPOSITIF .com, Jumat malam.

baca juga: KPPN Lubuk Sikaping Gandeng Pemda dalam Rangka Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Dak Fisik 2021

Dikatakannya, laporan pengaduan terhadap Fahrizen CS masuk ke Mapolres Pasaman Barat sekitar Agustus kemarin. Sejak Agustus sampai November ini, penyidik telah melakukan serangkaian proses penyelidikan, termasuk gelar perkara. Bahkan, penyidik juga memintai keterangan saksi dari BPN, perkebunan dan ahli pidana.

Ia juga menyebut bahwa penyidik juga telah melakukan pemanggilan terhadap Fahrizen CS sebagai tersang ka, tapi tidak dipenuhi. Bahkan, penasehat hukum dari Fahrizen CS juga meminta kepada penyidik agar pemeriksaan terhadap Fahrizen CS sebagai tersangka ditunda.

baca juga: Dua Pejabat Positif COVID-19, Aktivitas Disdikbud Pasaman Barat Ditutup Sementara

"Kami masih menunggu sampai Senin besok. Kalau panggilan tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan mekanisme penyidikan yang ada. Fahrizen CS ditapkan sebagai tersangka atas Pasal 107 huruf a Undang-Undang No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan ," katanya.

Sementara itu, Fahrizen yang dihubungi terpisah via handphone mengatakan, sebelum dijadikan sebagai tersangka, dirinya belum pernah dipanggil oleh penyidik kepolisian Polres Pasaman Barat sebagai terlapor. Bahkan, dirinya juga sempat mendampingi dua orang dari dua tersangka lainnya saat dimintai keterangan oleh penyidik.

baca juga: Rehabilitasi Terumbu Karang, Seribu Miniatur Rumah Gadang Bakal di Tanam di Laut Pasbar

"Ini ada apa? kenapa saya tiba-tiba dipanggil sebagai tersangka. Sementara sebagai terlapor belum pernah sekalipun saya dipanggil. Menurut saya ini aneh. Padahal, legalstanding PT Agro Wiratama yang tidak pernah memiliki HGU dan penipuan hak masyarakat selama 29 tahun, tidak kunjung diproses Polres Pasaman Barat ," katanya.(*)

Editor: Riki