Panwascam Mungka Bersama Seluruh Elemen Masyarakat Siap Kawal Proses Pilkada 2020

Penandatanganan MoU dengan kelompok masyarakat se-Kecamatan Mungka.
Penandatanganan MoU dengan kelompok masyarakat se-Kecamatan Mungka. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMA PULUH KOTA , KLIKPOSITIF - Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Mungka bersama seluruh elemen masyarakat siap mengawasi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini.

Hal itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan yang ditandatangani pada kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 di Padang Loweh, Minggu (15/11).

baca juga: Setelah Satu Dekade, Gasliko FC Lima Puluh Kota Masuk Final Liga 3 Zona Sumbar

Diantara kelompok masyarakat yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan karang taruna masing-masing nagari se-Kecamatan Mungka, perwakilan pelaku seni, perwakilan klub olahraga, dan perwakilan kelompok tani Kecamatan Mungka.

"Sebagai bentuk komitmen kita untuk sama-sama ikut mengawasi Pilkada 2020 , pada hari ini (Minggu, 15/11), kita lakukan penandatanganan MoU bersama seluruh elemen masyarakat tersebut," kata Ketua Panwascam Mungka, Yudianto.

baca juga: Turnamen Futsal Ganesta Cup II Resmi Bergulir, Balai Wartawan Luak 50 Takluk di Laga Perdana

Dikatakannya, pada masa kampanye seperti saat ini, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di nagari diyakini akan coba didekati oleh para calon yang akan bertarung dalam kontestasi kali ini.

Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mumpuni dari setiap masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Pilkada, diantaranya politik uang.

baca juga: Dukung Pengelolaan Sampah, Supardi Serahkan Bantuan Alat Pencacah Sampah di Mungka Limapuluh Kota

"Perlu kami tegaskan di sini, politik uang tidak hanya membahayakan demokrasi tapi sanksi bagi pelakunya, baik pemberi maupun penerima sangatlah berat. Berdasaran Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016, penerima dan pemberi diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta," kata Yudianto.

Dari kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan tersebut diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Pilkada 2020 ini.

baca juga: BAMUS Nagari Sitapa Lima Puluh Kota Serahkan Ranpernag kebudayaan Pada Wali Nagari

"Secara hierarki, memang Bawaslu bersama jajaran diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengawas proses Pilkada. Tapi secara hakekat, rakyat selaku pelaku utama juga bertindak sebagai pengawas, termasuk mengawasi kami penyelenggara, kalau ditingkat kecamatan ada PPK dan Panwascam," terangnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua PPK Kecamatan Mungka, Rio Dwi Nanda yang juga ikut bertindak sebagai narasumber memaparkan materi terkait tahapan Pilkada, baik itu yang dilaksanakan, yang tengah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan.

"Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, kami harapkan masyarakat bisa lebih proaktif terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Muaranya peningkatan partisipasi pemilih, sehingga pemilu yang Luber-Jurdil itu dapat terlaksa di daerah kita ini," katanya. (*)

Editor: Taufik Hidayat