Ini Jawaban Bupati Terkait Tanggapan DPRD Tanah Datar Atas Ranperda APBD 2021

Pjs Bupati Erman Rahman menjawab tanggapan DPRD terkait Ranperda APBD 2021
Pjs Bupati Erman Rahman menjawab tanggapan DPRD terkait Ranperda APBD 2021 (ist)

TANAH DATAR , KLIKPOSITIF - Pjs Bupati Tanah Datar Erman Rahman menyampaikan menerima semua saran dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD 2021.

"Kami menerima semua saran dan tanggapan anggota Dewan dan berusaha meningkatkan serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan dalam pencapaian target pendapatan daerah," kata Pjs Bupati Erman Rahman dalam Rapat Paripurna DPRD di Pagaruyung, Senin 16 November 2021.

baca juga: Hotel di Batusangkar ini Sediakan Paket Sumbarancak Bagi Warga Sumbar

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi didampingi Wakil Ketua Saidani, serta dihadiri anggota dewan, Forkopimda, Sekda Irwandi, Sekwan Elizar, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan pimpinan OPD.

Pjs Bupati menjawab seluruh tanggapan dan pemandangan umum dari tujuh fraksi DPRD yakni Fraksi PKS, PPP, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra dan Fraksi Perjuangan Golkar.

baca juga: Hari Ini, 20 Warga Tanah Datar Terkonfirmasi Positif COVID-19, Satu Diantaranya Meninggal

Erman menjelaskan penganggaran di bidang keagamaan sudah diberikan porsi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga pembinaan keagamaan, Tahfiz, masjid, pemuda dan adat Budaya harus menjadi terobosan baru dan prioritas.

"Jika dilihat capaian RPJMD Tanah Datar tahun 2019, maka sasaran meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara umum rata-rata sudah mencapai 100 persen, khusus pembinaan tahfizh capaiannya sudah 228,57 persen," tutur Erman.

baca juga: Hari Ini 32 Warga Tanah Datar Terkonfirmasi Positif COVID-19

Kemudian, Erman menyampaikan terkait cara mendapatkan BOS Afirmasi 2021, dimana program itu merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian.

"Persyaratan penerima BOS Afirmasi adalah penerima BOS reguler di tahun berjalan, berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Dan prioritasnya adalah memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin lebih banyak, menerima dana BOS reguler yang lebih rendah dan memiliki proporsi guru PNS atau guru tetap yayasan yang lebih sedikit," ujar Erman.

baca juga: Laka Beruntun di Pemandian Mega Mendung Padang Panjang, Sopir Terjepit

Kemudian saran untuk membuka sekolah kembali secara bertahap, Erman menyampaikan, kebijakan belajar dari rumah pada masa Pandemi Covid-19 sesuai Keputusan bersama Mendikbud, Mendagri, Menag RI.

"Isi keputusan bersama Menteri menyampaikan Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bisa melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka ketika berada pada zona hijau dan kuning berdasarkan data Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah. Sedangkan kalau masih dalam zona oranye dan merah berdasarkan data Satgas Penanggulangan Covid-19, dilarang melaksanakan PBM tatap muka dan tetap melaksanakan belajar dari rumah (BDR)," katanya. (*)

Penulis: Irfan Taufik | Editor: Haswandi