Bapedalda Sumbar: Tambang Galian C di Saniangbaka Tidak Berizin

Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Adnan.
Kepala Bapedalda Sumbar, Asrizal Adnan. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Barat, Asrizal Asnan mengatakan, galian C yang ada di kenagarian Saniangbaka, Kabupaten Solok belum mengantongi izin.

Tambang galian C tersebut hanya memilki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) belum berbentuk amdal (Analiss Dampak Lingkungan).

baca juga: Hari Ini Kasus COVID-19 di Pessel Jadi 181, Meninggal 6 Orang

"Amdal sudah ada kajian teknis, tambang galian C di saniangbaka hanya memilki dua lembar kertas pernyataan (SPPL), bukan amdal," sebutnya Jumat 14 Oktober 2016.

Asrizal menjelaskan, hasil temuan di lapangan, perusahaan galian C awalnya hanya dalam bentuk tambang sederhana dengan pegangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Lambat laun perusahaan semakin besar tanpa diiringi dengan izin yang menganalisi secara teknis.

baca juga: KPU Kota Solok Tetapkan Tiga Calon Peserta Pilkada 2020

Dengan semakin besarnya tambang, dampak yang ditimbulkan juga semakin tinggi, sehingga menimbulkan pencemaran dan berbahaya terhadap lingkungan masyarakat.

"Di lapangan kami menemukan rumah, warung, tanaman dan semua peralatan masyarakat dipenuhi debu dari truk yang lalu lalang melintasi pemukiman penduduk," sebutnya.

baca juga: Kapolres Ingatkan Tentang Maklumat Kapolri di Pilkada Pessel, Jika Tidak Siap-siap Disanksi Tegas

Selain itu, jalan yang dilintasi truk kondisinya juga sangat memperhatinkan. "Jalan sudah berlubang dan digenangi air," katanya.

Untuk itu, katanya tim gabungan yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terdiri dari ESDM, Dinas Perhubungan dan Bapedalda tengah melakukan rumusan dalam pengambilan keputusan sanksi yang akan diberikan kepada tambang.

baca juga: Tiga Paslon di Pessel Ditetapkan, KPU Minta Tim Segera Urus Ini

"Kami sedang rumuskan keputusan sebelum dilaporkan kepada Gubernur," tuturnya.

Menurutnya, persoalan tambang tidak hanya sebatas masalah izin, melainkan sudah menyangkut persoalan sosial dengan masyarakat.

Untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan, seharusnya tambang-tambang tersebut membuat jalan sendiri atau jalan alternatif yang tidak bersentuhan dengan lingkungan masyarakat.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto